“Saya pastikan ini ada motif pertandingan politik untuk saat ini menggembosi posisi PSI, agar tidak menjadi ancaman,” beber Heru.
Ia juga menyinggung bahwa mundurnya kongres PDIP yang seharusnya digelar Juni ini bisa jadi merupakan indikasi konflik internal yang belum terselesaikan.
Lebih lanjut, Heru menilai pernyataan dari pengacara Yakup Hasibuan yang menyebut Jokowi tidak perlu menunjukkan ijazahnya karena bisa menimbulkan keributan, justru kontraproduktif.
“Dengan penemuan fakta baru ini, harusnya semua pihak, termasuk Pak Jokowi, Bareskrim, dan Polda Metro Jaya, segera menempuh jalur hukum,” kuncinya.
Sebelumnya, Beathor Suryadi mengatakan bahwa Andi Widjajanto, mantan Gubernur Lemhannas dan tokoh PDIP disebut pernah melihat langsung dokumen ijazah milik Jokowi yang diyakini tidak otentik.
Beathor mengatakan, Andi menyaksikan dokumen tersebut saat masa pencalonan Jokowi di Pilpres 2014.
Namun, menurutnya, ijazah itu merupakan cetakan ulang yang diproduksi tahun 2012 ketika Jokowi mendaftar sebagai calon Gubernur DKI Jakata.
“Andi belum sadar kalau yang ia lihat itu cetakan 2012. Itu digunakan untuk keperluan Pilgub DKI,” ujar Beathor dilansir laman msn dari Seputar Cibubur, Rabu (18/6/2025).
Beathor juga menuding proses pencetakan ijazah dilakukan secara diam-diam di kawasan Pasar Pramuka, Jakarta Pusat, oleh tim relawan Jokowi yang berasal dari Solo.
Ia menyebut sejumlah nama seperti David, Anggit, dan Widodo, serta kolaborator dari PDIP DKI, termasuk Dani Iskandar dan Indra.
“Dokumen itu disusun buru-buru di rumah Jalan Cikini No. 69, Menteng. Semua strategi disiapkan di sana,” katanya.
