“Di era 70-an, kawasan ini memang menjadi pusat jasa pengetikan skripsi, penjilidan, hingga percetakan. Dari sinilah mulai dikenal istilah UPP, bukan dalam artian universitas formal, tetapi sebagai simbol praktik pembuatan dokumen, termasuk ijazah palsu,” katanya.
Ia menyebut kawasan tersebut sebagai tempat Palu Gada (apa lu mau, gua ada) karena hampir semua kebutuhan dokumen bisa didapatkan di sana. Sayangnya, hal ini juga membuka peluang bagi praktik ilegal seperti pembuatan ijazah palsu.
Menpora era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ini juga mengungkap bahwa sudah sejak lama beredar cerita mengenai sejumlah pejabat publik yang diduga memperoleh ijazah dari UPP.
Bahkan, salah satu menteri yang kini menjabat, menurut pengakuan rekan sejawatnya di media, pernah dikaitkan dengan hal serupa sebelum menjadi pejabat negara.
Namun yang menjadi sorotan utamanya adalah pernyataan Beathor bahwa Jokowi diduga memiliki ijazah palsu yang tidak berasal dari UGM Yogyakarta sebagaimana klaim resminya, melainkan diproduksi di kawasan Pasar Pramuka.
Roy mempertanyakan sikap UGM dan Bareskrim Polri yang selama ini menyatakan bahwa ijazah Presiden identik dengan yang ada dalam arsip mereka.
“Jika memang rekayasa ini benar terjadi, bagaimana mungkin UGM meyakini keaslian ijazah tersebut? Mengapa Bareskrim bisa menyatakan identik tanpa menyelidiki dugaan rekayasa?” tanyanya.
“Ini sungguh ambyar,” tambahnya.
(Muhsin/fajar)
