Rombongan dari Solo menyebut secara terbuka bahwa Jokowi tidak memiliki dokumen sehingga semuanya harus dibuatkan, mulai dari keterangan kesehatan hingga ijazah dengan menggunakan foto yang sama.
"Timnya Jokowi kasi tahu tahu tim PDI-P Jakarta, bahwa pak Jokowi ini nggak ada dokumen, dokumen nikah sampai termasuk surat keterangan kesehatan dari rumah sakit," beber Beathor.
Hal ini diketahui Beathor setelah salah satu temannya spontan menyebut semua foto dalam dokumen tersebut sama.
"Pada tahun 2012 dokumen itu diserahkan ke mas Pras, terus ke KPUD, sudah tuh Jokowi maju ke presiden, nah masuk administrasi DPP, orang DPP bilang 'Bang ini fotonya sama semua'," jelas Beathor.
Dilain sisi, Beathor menyebut bahwa salah satu persyaratan untuk mencalonkan diri menjadi anggota dewan, bupati, walikota gubernur yakni dengan terpenuhinya permintaan jenjang pendidikan yang dibuktikan dengan Ijazah.
Dengan demikian, untuk memenuhi syarat tersebut, pasar pramuka mewadahi pembuatan ijazah sarjana yang dibutuhkan.
Dalam penjelasannya, ia teringat peristiwa lampau kala Pilkada pemilu di zaman reformasi, dimana kader PDI-P banyak yang memalsukan ijazah yang diproduksi di pasar pramuka.
Sehingga, ia tidak percaya apabila Bareskrim yang menangani kasus Jokowi saat ini belum menjadi polisi saat 2010-2012 dimana kasus ijazah palsu pasar pramuka sedang ramai-ramainya terbongkar, terlebih untuk orang-orang yang pernah di Polres Jakarta Pusat, Jakarta Timur.
Terlebih, ia juga menyayangkan tindakan Bareskrim yang menangani kasus Jokowi, karena bukti berupa ijazah tidak disimpan di pihak kepolisian, dan tampak menyalahi hukum karena bukti baru akan ditampilkan di pengadilan.
