Sebagai Menteri Keuangan, lanjut Sri Mulyani, dia mengaku tidak memiliki kewenangan untuk membuka blokir tanpa persetujuan Presiden.
Polemik ini mencerminkan ketegangan antara kebutuhan efisiensi fiskal dan tuntutan pembiayaan program strategis nasional di tengah kondisi penerimaan negara yang menurun.
Sebelumnya, Pengamat Politik Ekonomi Heru Subagia menyampaikan pandangan kritisnya terkait kondisi perekonomian negara di tangan Prabowo.
Dia mengatakan, pertumbuhan ekonomi Indonesia mendapatkan revisi telak dari lembaga-lembaga ekonomi dan keuangan internasional. Bukan lagi sekedar omon-omon ekonomi Indonesia bakal tumbuh 8 persen tetapi sebaliknya harus terjungkal dalam titik ekstrem.
Tersiar kabar buruk bahwa Bank Dunia (World Bank) telah memangkas pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun ini dari 5,1 persen menjadi 4,7 persen. Demikian juga dengan Dana Moneter Internasional (IMF) yang telah memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2025 dan 2026 dari sebesar 5,1 persen menjadi 4,7 persen.
(Kemenkeu) memangkas target pertumbuhan ekonomi Indonesia 2025 dari 5,2 persen menjadi di kisaran 4,7 persen hingga 5,0 persen. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pemangkasan target pertumbuhan ekonomi Indonesia ini dilakukan dengan menyesuaikan proyeksi lembaga-lembaga internasional yang menurunkan proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia.
Begawan Ekonomi Indonesia ini mengumumkan pemangkasan pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam rapat kerja dengan Badan Anggaran DPR, Senin, 1 Juli 2025. Dengan demikian, pernyataan Sri Mulyani secara langsung menggulung pencapaian pertumbuhan ekonomi 8 persen. Perdebatan dan juga diskusinya sudah dikubur rapat. (bs-sam/fajar)
