Dalam hal ini, ia juga menyinggung pembentukan holding BUMN, Danantara, yang menurutnya justru memperburuk pendapatan negara.
"Sri Mulyani menyatakan ada kehilangan sekitar Rp80 triliun dari deviden yang tidak disetor ke negara. Ini paradoks ketika negara sedang defisit," Heru menuturkan.
Lebih lanjut, Heru mengingatkan bahwa kondisi fiskal dan moneter saat ini berpotensi menimbulkan ketegangan ekonomi dan instabilitas politik.
Ia mengapresiasi keterbukaan Sri Mulyani soal situasi ekonomi dan mendorong pemerintah serta DPR segera merespons secara serius.
"Langkah tegas sangat diperlukan dalam penggunaan APBN agar efektif dan efisien. Korupsi pun harus diberantas tanpa kompromi karena merusak postur anggaran pembangunan nasional," kuncinya.
(Muhsin/fajar)
