"Dalam hitungan kami, ada sekitar 5.600 desa yang harus kita lakukan. Tapi, tadi saya dapat laporan, katanya PLN ada 10.000 desa ya?" kata Bahlil dalam Rapat Kerja dengan Komisi XII DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (2/7).
Bahlil kemudian melanjutkan, "Ini enggak tahu dirjen saya enggak benar atau dirut PLN-nya enggak benar. Kalian abis ini ketemu sama saya, ya. Kurang ajar kalian ini. Masih mau jadi dirjen, kau? Ini direksi PLN kelihatannya baru juga materinya. Padahal dirutnya cuma satu, enggak berubah-ubah. Mungkin data mereka yang up to date, tapi saya yang tidak dilaporkan," tambahnya.
Namun demikian, Bahli menyebutkan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah meminta Kementerian ESDM untuk menghitung jumlah desa yang masih belum mendapatkan pasokan listrik. Seluruh desa tersebut nantinya akan mendapatkan penerangan dari Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS).
Dengan kata lain, desa-desa yang belum teraliri listrik tidak perlu mengambil alih jaringan dari kabupaten atau kecamatan.
"Kita menggunakan PLTS, sehingga bagi desa-desa yang belum memiliki jaringan, tidak perlu mengambil jaringan dari ibu kota kabupaten atau kecamatan, tetapi cukup menggunakan PLTS, maka kita akan memanfaatkan jaringan lokal," terang Bahlil.
Bahlil menambahkan, Kementerian ESDM segera membahas perihal anggaran soal program listrik desa ini bersama Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Bahkan, Bahlil memastikan anggaran yang akan dikucurkan negara langsung direalisasikan oleh Kementerian ESDM, bukan lagi melalui perusahaan pelat merah, PLN.
