Selain itu, Mualem juga turut menyampaikan keprihatinan terhadap nasib tenaga non-ASN yang telah lama mengabdi di berbagai sektor.
Karena itu, diharapkan calon PPPK dari kategori R2, R3, dan R4 dapat segera diangkat, terutama di bidang pendidikan dan kesehatan.
“Jangan sampai mereka yang sudah bertahun-tahun mengabdi justru tersingkir karena sistem yang tidak berpihak,” kata Mualem.
lagi Terkait hal ini, Zudan Arif Fakrulloh menyambut baik masukan Pemerintah Aceh. Dia menyatakan BKN berperan sebagai pengelola sumber daya ASN secara nasional, dengan peran strategis seperti manajer SDM dalam organisasi.
“Kami ini HRD-nya ASN Indonesia. Tugas kami bukan hanya melindungi karier, tetapi juga mendorong kompetensi, kinerja dan integritas ASN agar selaras dengan visi presiden dan kepala daerah,” katanya.
Dia menyatakan siap mendorong berbagai kebijakan afirmatif yang berpihak kepada daerah, termasuk Aceh, selama itu sesuai dengan regulasi nasional.
“Aceh memiliki karakteristik tersendiri. Kami mendengar, memahami dan siap memfasilitasi aspirasi daerah sepanjang sejalan dengan prinsip meritokrasi dan good governance,” kata Zudan Arif Fakrulloh. (fajar)
