Dengan kata lain, desa-desa yang belum teraliri listrik tidak perlu mengambil alih jaringan dari kabupaten atau kecamatan.
"Kita menggunakan PLTS, sehingga bagi desa-desa yang belum memiliki jaringan, tidak perlu mengambil jaringan dari ibu kota kabupaten atau kecamatan, tetapi cukup menggunakan PLTS, maka kita akan memanfaatkan jaringan lokal," terang Bahlil.
Bahlil menambahkan, Kementerian ESDM segera membahas perihal anggaran soal program listrik desa ini bersama Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Bahkan, Bahlil memastikan anggaran yang akan dikucurkan negara langsung direalisasikan oleh Kementerian ESDM, bukan lagi melalui perusahaan pelat merah, PLN.
Selain itu, Bahlil juga memastikan bahwa program ini akan dilakukan mengikuti dengan rencana pemerintah yang diputuskan Presiden Prabowo dengan melihat skala prioritas.
"Nanti itu kita akan bahas bersama-sama Kemenkeu tentang biaya. Nanti anggarannya akan lewat ESDM, selama ini kan ditaruh di PLN dan itu dianggap anggaran PLN, itu anggaran negara. Dan programnya harus mengikuti by design, rencana pemerintah," pungkasnya. (*)
