“Kenapa BSU harus disalurkan lewat rekening Himbara? Kenapa tidak gunakan mekanisme lain yang lebih cepat? Jangan-jangan ini memang disengaja agar dana tersisa jadi silpa?” cetus Cottong.
Menurutnya, transparansi dan pembaruan informasi publik juga minim. Pemerintah hanya menyampaikan proses berjalan, tanpa data dashboard real-time atau tenggat pencairan yang jelas.
“Kita ini seperti rakyat yang menunggu belas kasih, padahal ini hak yang sudah dijanjikan. Jangan salahkan rakyat kalau kehilangan kepercayaan. Kalau pemerintah tak bisa urus bantuan kecil, bagaimana bisa urus nasib bangsa besar?”
BSU merupakan bagian dari program perlindungan sosial pemerintah yang bersumber dari APBN dan bertujuan menjaga daya beli pekerja di tengah tekanan ekonomi. Namun hingga kini, belum ada kepastian kapan seluruh penerima manfaat akan menerima haknya.
