FAJAR.CO.ID, JAKARTA -- Rapat kerja Komisi X DPR dengan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Brian Yuliarto, yang berlangsung pada Rabu (2/7/2025) memunculkan wacana terkait sekolah kedinasan.
Wacana itu disampaikan Anggota DPR Juliyatmono. Dia mengusulkan agar sekolah kedinasan tak lagi gratis dan tak otomatis jadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).
Ia menyarankan mahasiswa membiayai sendiri seperti kampus lain dan ikut seleksi CPNS usai lulus.
Menurutnya, sekolah kedinasan cenderung membentuk sikap eksklusif, padahal biayanya ditanggung negara lewat APBN.
Anggota Fraksi Golkar ini menilai, pendidikan kedinasan seharusnya bersifat terbuka dan setara bagi semua warga negara.
“Saya punya gagasan sambil menghitung, merevisi Undang-Undang Sisdiknas ke depan. Bagaimana sekolahnya tetap ada tapi bebas, siapapun berhak dan masyarakat membiayai sendiri,” ujarnya dalam siaran rapat melalui kanal YouTube TV Parlemen, Jumat (4/7/2025).
Menurutnya, sistem pembiayaan pendidikan kedinasan yang sepenuhnya ditanggung negara melalui anggaran belanja wajib pendidikan 20 persen dari APBN, perlu dievaluasi. Ia menilai hal ini telah menciptakan eksklusivitas di kalangan mahasiswa sekolah kedinasan.
“Biaya sekolah kedinasan tidak murah. Tapi ketika lulus, mereka langsung jadi CPNS. Padahal yang lain harus bersaing lewat seleksi terbuka,” kata Juliyatmono.
Ia menyarankan agar sekolah kedinasan dijalankan seperti perguruan tinggi pada umumnya. Mahasiswa membayar biaya pendidikan sendiri dan tidak memperoleh keistimewaan dalam proses rekrutmen CPNS.
