“Namun sepertinya kejagung punya keyakinan bisa menembus tembok besar yang memagari MRC. Tembok ini akan jebol dengan komitmen pemerintah, khususnya presiden,” ungkapnya.
Jika sudah ditetapkan sebagai tersangka, menurut Tisna, seharusnya MRC menerima sanksi. “Kalau dulu Petral dibubarkan dan memunculkan pemain baru, dan tidak ada tindakan hukum. Kalau sekarang ada tindakan hukum dengan penetapan MRC sebagai tersangka, saya melihat sebagai komitmen kejagung sebagai lembaga negara yang punya kewenangan menegakkan hukum," ujar dia.
Meski demikian, Tisna melihat perlunya publik mengawal dan mendukung Kejagung. Jangan sampai setelah ditetapkan sebagai tersangka, proses hukum MRC malah menghilang.
Dukungan publik dalam kasus ini sangat penting. Ia mengingatkannya dengan kasus dugaan suap Marcella dalam perkara CPO. Dalam perkara ini, Marcella membangun opini publik yang dibayar pelaku tindak pidana.
“Ini sebuah bentuk perlawanan dari para koruptor. Nah, MRC punya kemampuan untuk itu (melakukan hal yang sama),” jelas Tisna.
Pengawalan semua lini elemen masyarakat dalam kasus MRC sangat diperlukan. “Persoalannya sipil society sepertinya juga adem ayem. Padahal penetapan MRC ini kan luar biasa. Hal yang penting bagaimana komitmen kejaksaan ini bisa kita jaga,” ungkapnya. (fajar)
