FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Ketua DPW Gerakan Rakyat Provinsi Sulawesi Selatan, Asri Tadda menghadiri rapat pimpinan nasional (Rapimnas) I Gerakan Rakyat di Jakarta pada Minggu, (13/7/2025).
Asri Tadda menyampaikan, Rapimnas perdana ini menjadi momen bagi ormas GR untuk mengevaluasi perjalanan organisasi yang baru dideklarasikan pada Februari 2025 lalu.
Rapimnas diikuti oleh pengurus DPP, Dewan Pakar DPP GR, perwakilan DPW GR dari seluruh wilayah provinsi se-Indonesia (lengkap), dan sejumlah perwakilan pengurus DPD Kab/Kota.
Salah satu poin aspirasi yang menguat pada ajang ini adalah GR diminta untuk segera menjadi Partai Politik.
“Forum Rapimnas mengamanatkan DPP untuk mengkaji dan mempertimbangkan hal ini sebelum 2026,” kata Asri Tadda dalam keterangannya.
“DPW GR Sulsel mendukung sepenuhnya agar GR bisa segera membentuk Partai Politik sebagai alat perjuangan untuk mewujudkan perubahan dan perbaikan nasib bangsa,” lanjutnya.
Pada momen Rapimnas ini juga hadir tokoh inspiratif Gerakan Rakyat, yakni Anies Rasyid Baswedan.
Mantan Gubernur Jakarta itu memberikan materi mengenai kondisi geopolitik dunia saat ini dan langkah Indonesia saat Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) I Gerakan Rakyat.
Anies mendorong Indonesia menjadi lebih aktif melihat gejolak geopolitik saat ini. “Sudah saatnya kita tidak pasif. Ini saatnya kita mengambil posisi yang terbaik,” ungkap Anies.
Ketua Umum Gerakan Rakyat, Sahrin Hamid, menyebutkan bahwa dorongan untuk menjadikan organisasi tersebut sebagai parpol datang dari berbagai wilayah.
“Memang kita diberikan waktu untuk segera berpikir paling lambat (jadi partai politik) 2026. Rekomendasi (dari wilayah/DPW) meminta untuk memikirkan itu sampai dengan tahun 2026," tutur Sahrin.
Diketahui, ormas bernama Gerakan Rakyat resmi mendeklarasikan diri sebagai kekuatan sipil baru yang akan fokus mengawal demokrasi, memberantas ketimpangan sosial, dan memperjuangkan hak-hak rakyat kecil. Deklarasi ini digelar di Gedung Juang 45, Jakarta, dan dihadiri ratusan simpatisan dari berbagai daerah.
Gerakan Rakyat menyebut diri mereka sebagai ormas independen yang terbuka bagi siapa saja, tanpa memandang latar belakang partai, agama, atau suku. Fokus utama gerakan ini mencakup tiga bidang: pendidikan rakyat, pengawasan kebijakan publik, dan advokasi hukum untuk warga yang tertindas.
Dalam waktu dekat, Gerakan Rakyat akan mendirikan Posko Rakyat di berbagai daerah sebagai pusat edukasi, advokasi hukum, dan distribusi bantuan pangan bagi warga miskin.
Mereka juga tengah menyusun Rapor Kinerja Pejabat Publik, sebuah proyek partisipatif yang akan memantau janji dan kebijakan kepala daerah dan anggota DPR.
Tak hanya itu, mereka juga mengumumkan rencana menggelar Aksi Akbar Nasional pada 16 Agustus 2025, menjelang HUT Kemerdekaan RI.
Aksi tersebut diberi nama “Rakyat Menggugat”, yang akan digelar serentak di depan gedung DPR RI, kantor gubernur, dan balai kota.
