FAJAR.CO.ID -- Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar mengaku dahulu tidak begitu peduli pada dompetnya ada uang atau tidak. Namun, dengan banyaknya wakil menteri (wamen) dapat lagi tambahan penghasilan dengan rangkap jabatan, Cak Imin akhirnya tergiur juga.
Sayangnya, Cak Imin yang saat ini menjabat Menteri Koordinator Menko Pemberdayaan Masyarakat harus mengubur mimpinya dalam-dalam. Keinginan untuk rangkap jabatan agar dompetnya dipastikan terus terisi uang harus dipendamnya.
Undang-undang membatasi kesempatan para menteri untuk rangkap jabatan. Berbeda dengan para wakil menteri alias wamen yang berpeluang mendapat tambahan penghasilan dengan rangkap jabatan sebagai komisaris BUMN.
Pasal 23 huruf b Undang-Undang (UU) Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara tegas menyatakan menteri dilarang merangkap sebagai komisaris atau direksi pada perusahaan negara maupun swasta.
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XVII/2019 juga mempertegas larangan menteri merangkap jabatan.
Penghasilan para komisaris ini terbilang sangat tinggi. Sebagai gambaran, komisaris di anak perusahaan Pertamina seperti PT Pertamina Patra Niaga dengan pendapatan triliunan rupiah itu, berhak mendapatkan empat komponan utama penggajian.
Komponen utama perhitungan penggajiannya adalah honorarium, kemudian komponen kedua adalah tunjangan yang terdiri atas tunjangan hari raya (THR), tunjangan perumahan, dan asuransi purna jabatan.
Setiap komisaris juga berhak mendapat komponen ketiga penggajian yakni fasilitas kesehatan dan fasilitas bantuan hukum.
Kemudian komponen keempat yang diperoleh para komisaris adalah tantiem/insentif kinerja/insentif khusus.
Dalam laporan keuangan Pertamina Patra Niaga tahun 2023, perusahaan melaporkan pengeluaran untuk kompensasi manajemen kunci senilai Rp19,11 juta dolar Amerika Serikat (AS) atau setara Rp309 miliar (kurs Rp16.215 per dolar AS).
Manajemen kunci terdiri dari direksi dan komisaris perusahaan, dan personel manajemen kunci lainnya.
Pada 2023, Pertamina Patra Niaga punya 14 anggota direksi dan komisaris, masing-masing ada 7 orang. Jika dibagi rata, maka kompensasi yang diterima setiap individu sekitar 1,36 juta dolar AS atau sekitar Rp22,13 miliar.
Nah, tingginya penghasilan para wamen dari rangkap jabatan sebagai wamen membuat Cak Imin mengaku tergiur jabatan komisaris BUMN yang diemban sejumlah pejabat di Kabinet Merah Putih.
Hal ini ia sampaikan saat Pengukuhan IKA PB PMII, Minggu (13/7/2025). Cak Imin semula memanggil Wakil Menteri BUMN, Aminuddin Maruf, dan Wakil Menteri Perindustrian, Faisol Riza, saat memberikan sambutan di agenda pengukuhan tersebut.
"Jadi, wakil menteri yang saya hormati, terutama mana Aminuddin Maruf? Faisol Riza, sahabat Juri [Wakil Menteri Sekretaris Negara]," tutur Cak Imin.
Menurut Cak Imin, jabatan wakil menteri membuatnya merenung. Dahulu, dia tidak pernah memikirkan isi dompetnya. Ia mengaku tidak peduli saat memiliki atau tidak memiliki uang. Asalkan, masih memiliki kartu kredit.
Akan tetapi, Cak Imin mengaku saat ini lebih tergiur karena ada wakil menteri yang menjabat komisaris BUMN.
"Ini wamen-wamen yang membuat saya agak terpuruk. Karena dulu, saya tuh enggak pernah peduli dompet saya ada uang atau enggak, enggak peduli," ucapnya.
"Karena bagi saya, dompet ada isi atau enggak ada isi, yang penting ada kartu kredit, kan gitu. Nah, gara-gara wamen-wamen pada jadi komisaris, kita ngiler juga kan," sambung dia.
Cak Imin lantas berpikir apakah dia juga bisa menjabat komisaris BUMN.
"Jadi, mikir, ini kira-kira bisa seperti mereka enggak nasib ini kira-kira. Kira-kira dapil masih aman apa enggak gitu. Wamen-wamen ini luar biasa," kata dia.
Setidaknya ada 30 wakil menteri Kabinet Merah Putih yang menjabat komisaris BUMN. (*)
