FAJAR.CO.ID, JAKARTA -- Proyek ambisius di masa pemerintahan Jokowi, Ibukota Nusantara (IKN) sepertinya akan mengalami perubahan besar.
Partai NasDem telah mendesak Presiden saat ini, Prabowo Subianto, memperjelas arah pembangunannya.
Bukan hanya itu, Golkar juga sebelumnya pikir-pikir untuk mengusulkan agar IKN dijadikan ibukota Kalimantan Timur.
Bahkan, Golkar akan melakukan pengkajian mendalam untuk melihat solusi yang bisa ditarik agar tidak berujung kerugian besar.
Menanggapi hal tersebut, sutradara film dokumenter Dirty Vote, Dandhy Laksono menyebut bahwa Jokowi merupakan orang paling bertanggungjawab pada proyek ambisius itu.
"Disusul pengadilan untuk Jokowi dkk karena merugikan negara," kata Dandhy di X @Dandhy_Laksono (22/7/2025).
Bukan tanpa alasan, kata Dandhy, Jokowi bersama gengnya telah menghamburkan banyak uang, waktu, sumber daya, dan popportunity loss dari berbagai agenda publik.
" (Semua) terhambat gara-gara proyek busuk ini," tandasnya.
Sebelumnya, DKI Jakarta masih menjadi pusat dari segala aktivitas negara, baik pemerintahan, ekonomi, diplomasi hingga pertahanan.
Sementara itu, sikap NasDem yang mulai melunak terkait IKN juga dibaca publik sebagai sinyal politik baru menjelang konsolidasi kekuasaan di bawah pemerintahan baru Presiden terpilih, Prabowo Subianto.
Sebelumnya diketahui, Partai NasDem akhirnya angkat suara terkait ketidakpastian kelanjutan proyek Ibu Kota Nusantara (IKN).
Melalui Wakil Ketua Umumnya, Saan Mustopa, NasDem mendorong Presiden terpilih Prabowo Subianto untuk segera mengambil keputusan tegas, jalankan sepenuhnya atau hentikan sementara proyek IKN.
Desakan ini muncul di tengah kekhawatiran bahwa miliaran dana negara yang telah digelontorkan untuk membangun infrastruktur IKN akan berakhir sia-sia jika tidak segera difungsikan.
NasDem menilai, jika dibiarkan terlalu lama tanpa kepastian, proyek IKN berisiko menjadi kawasan mati.
"Kalau memang IKN tetap akan menjadi ibu kota, maka tak ada alasan menunda penerbitan Keppres soal pengalihan fungsi dari Jakarta," kata Saan dalam keterangannya di Kantor DPP NasDem, kemarin.
NasDem juga menyodorkan alternatif jika pemerintah merasa belum siap memindahkan pusat pemerintahan.
Salah satu langkah yang disarankan adalah merevisi Undang-Undang IKN dan mengubah status IKN menjadi ibu kota Provinsi Kalimantan Timur.
Sementara Jakarta tetap difungsikan sebagai pusat pemerintahan nasional hingga semua persiapan betul-betul matang.
Bagi NasDem, opsi ini bisa menjadi solusi kompromi yang menjaga investasi infrastruktur tetap berguna, sembari menghindari terburu-buru dalam pemindahan ibu kota negara.
Usulan ini juga dinilai penting untuk menghindari spekulasi liar dan polemik politik berkepanjangan yang terus membayangi masa depan IKN.
Sikap partai pengusung Anies Baswedan itu bisa memberi tekanan moral dan politik kepada pemerintahan baru untuk lebih transparan soal arah kebijakan IKN ke depan.
(Muhsin/fajar)
