FAJAR.CO.ID, JAKARTA -- Proyek ambisius di masa pemerintahan Jokowi, Ibukota Nusantara (IKN) sepertinya akan mengalami perubahan besar.
Partai NasDem telah mendesak Presiden saat ini, Prabowo Subianto, memperjelas arah pembangunannya.
Bukan hanya itu, Golkar juga sebelumnya pikir-pikir untuk mengusulkan agar IKN dijadikan ibukota Kalimantan Timur.
Bahkan, Golkar akan melakukan pengkajian mendalam untuk melihat solusi yang bisa ditarik agar tidak berujung kerugian besar.
Menanggapi hal tersebut, sutradara film dokumenter Dirty Vote, Dandhy Laksono menyebut bahwa Jokowi merupakan orang paling bertanggungjawab pada proyek ambisius itu.
"Disusul pengadilan untuk Jokowi dkk karena merugikan negara," kata Dandhy di X @Dandhy_Laksono (22/7/2025).
Bukan tanpa alasan, kata Dandhy, Jokowi bersama gengnya telah menghamburkan banyak uang, waktu, sumber daya, dan popportunity loss dari berbagai agenda publik.
" (Semua) terhambat gara-gara proyek busuk ini," tandasnya.
Sebelumnya, DKI Jakarta masih menjadi pusat dari segala aktivitas negara, baik pemerintahan, ekonomi, diplomasi hingga pertahanan.
Sementara itu, sikap NasDem yang mulai melunak terkait IKN juga dibaca publik sebagai sinyal politik baru menjelang konsolidasi kekuasaan di bawah pemerintahan baru Presiden terpilih, Prabowo Subianto.
Sebelumnya diketahui, Partai NasDem akhirnya angkat suara terkait ketidakpastian kelanjutan proyek Ibu Kota Nusantara (IKN).
Melalui Wakil Ketua Umumnya, Saan Mustopa, NasDem mendorong Presiden terpilih Prabowo Subianto untuk segera mengambil keputusan tegas, jalankan sepenuhnya atau hentikan sementara proyek IKN.
