FAJAR.CO.ID, MAKASSAR -- Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Pemprov Sulsel) melalui Dinas Ketahanan Pangan (Ketapang) bicara terkait isu beras oplosan.
Plt Kadis Ketapang, Muh Ilyas menyebut pihaknya sudah melakukan pengecekan untuk mengindentifikasi beredarnya beras oplosan ini di Sulawesi Selatan.
Namun, hasil yang didapatkan oleh tim Dinas Ketahanan Pangan (Ketapang) di lapangan itu nihil.
“Teman-teman dari Dinas Pangan barusan sudah turun mengecek. Tidak ada,” kata Muh Ilyas.
Lanjut, ia juga memastikan untuk beras oplosan di Sulawesi Selatan juga belum ada data terkait hal ini.
Ia pun memberikan imbauan aga masyarakat tidak usah panik persoalan beras oplosan ini.
“Belum ada data-data yang menunjukkan temuan itu. Tidak usah panik. Karena kita sudah turun dan data-data dari pasar menunjukkan tidak ada,” terangnya.
Sebelumnya, Kementerian Perdagangan (Kemendag) melalui Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (Ditjen PKTN) mengungkap temuan menarik terkait beras oplosan.
Adapun temuan temuan mencengangkan dari hasil pengawasan produk beras di 62 kabupaten/kota.
Dari 10 merek beras kemasan premium yang diperiksa selama pengawasan hingga akhir Maret 2025, hanya satu merek yang memenuhi persyaratan mutu.
Dalam keterangan resmi, Ditjen PKTN menyebutkan, pihaknya bersama pemerintah daerah melakukan pengawasan, pengamatan, dan pemantauan terhadap 98 jenis produk beras yang beredar di wilayah masing-masing.
Hasilnya, ditemukan 30 produk beras yang ditolak karena kuantitasnya tidak sesuai ketentuan. (Erfyansyah/fajar)
