FAJAR.CO.ID, JAKARTA -- Pernyataan Ketua KPK, Setyo Budiyanto, tentang borok dunia pendidikan dengan 98 persen kampus di Indonesia tercatat mengantongi praktik menyontek menuai respons beragam.
Hal ini blak-blakan diungkapkan Setyo saat hadir dalam acara sosialisasi penguatan Pendidikan Integritas Perguruan Tinggi Negeri (PIPTN) dan pengendalian gratifikasi di Universitas Brawijaya, Senin (21/7/2025), kemarin.
Tidak sedikit yang bilang kedatangan Ketua KPK sama sekali tidak memberikan harapan agar para akademisi berperan aktif membantu KPK dalam upaya pemberantasan korupsi.
Apalagi, ada asumsi bahwa borok korupsi itu sendiri diduga ada pada tubuh KPK.
KPK disebut sudah dijadikan alat kekuasaan untuk mematikan kritik sosial dan melemahkan oposisi lewat senjata korupsi dengan sistem tebang pilih.
Penilaian itu salah satunya datang dari Pegiat Media Sosial, Palti Hutabarat. Dia mengatakan, mestinya KPK melakukan intropeksi diri mengenai kinerjanya dalam memberantas kasus korupsi.
"KPK seharusnya bercermin sudah sejauh mana pemberantasan korupsi yang mereka lakukan," kata Palti kepada fajar.co.id, Rabu (23/7/2025).
Dikatakan Palti, KPK tidak elok blak-blakan bicara mengenai keburukan instansi lain yang tidak memiliki kaitan dengan pemberantasan korupsi.
"Bukan membicarakan borok instansi lain yang sebenarnya tidak ada kaitannya dengan pemberantasan korupsi," cetusnya.
Ia kemudian mempertanyakan KPK dalam mengerjakan kasus dugaan korupsi, apakah masih menghormati peraturan hukum dan mengedepankan due proses of law.
