"Mengedepankan Hak Asasi Manusia? Atau hanya jadi alat pemberantasan musuh politik?," Palti menuturkan.
Palti bilang, budaya melanggar peraturan selama ini dilanggengkan di KPK demi pesanan politik.
"Kok ngomong soal contek mencontek di kampus, ga ada gunanya," sesalnya.
Menurut Palti, KPK memang sudah terbiasa membuat dirinya sebagai lembaga superboy, lebih benar dibandingkan lembaga lain.
"Memang kebiasaan KPK ini sudah merasa lembaga superbody sehingga merasa sebagai lembaga yang paling benar, padahal sudah banyak menyimpang," kuncinya.
Sebelumnya, Ketua KPK RI, Setyo Budiyanto, jadi pembicara pada Sosialisasi Penguatan Pendidikan Integritas di Perguruan Tinggi Negeri (PIEPTN) dan Pengendalian Gratifikasi yang diselenggarakan di Universitas Brawijaya (UB).
Setyo Budiyanto menegaskan bahwa ruang akademik yang seharusnya menjadi benteng moral kini justru rentan terhadap bibit-bibit korupsi.
Berdasarkan data Survei Penilaian Integritas Pendidikan 2024 yang dipaparkan KPK, kondisi integritas di lingkungan pendidikan nasional berada pada titik yang mengkhawatirkan. Beberapa temuan kunci dari survei tersebut antara lain.
Pertama, kejujuran akademik runtuh. Sebanyak 58% mahasiswa mengaku pernah menyontek, dan 98% kampus tercatat masih memiliki perilaku menyontek. Lebih lanjut, 43% dosen di satuan pendidikan terindikasi melakukan plagiarisme.
Kedua, gratifikasi dan suap merajalela. Survei mencatat 30% guru dan 18% kepala sekolah/rektor pernah menerima gratifikasi atau suap. Ketiga, disiplin yang rendah. Sebanyak 84% mahasiswa mengaku pernah terlambat masuk kelas, sementara di 96% kampus, tercatat ada dosen yang tidak hadir mengajar tanpa alasan yang jelas.
