FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pegiat media sosial, Jhon Sitorus, memberikan komentarnya mengenai wacana pengelolaan data pribadi warga Indonesia oleh Amerika Serikat sebagai bagian dari kesepakatan dagang yang memuat tarif sebesar 19 persen.
Dikatakan Jhon, ini bukan sekadar soal ekonomi, melainkan bentuk nyata dari penyerahan kedaulatan digital ke tangan asing.
“Kita tidak sedang dijajah. Kita hanya sedang mempersilahkan asing (Amerika Serikat) menjajah Indonesia,” kata Jhon kepada fajar.co.id, Kamis (24/7/2025).
Ia menilai, jika data pribadi warga RI benar-benar dikelola pihak luar, maka itu sama saja dengan menyerahkan aset strategis bangsa secara cuma-cuma.
“Jika data pribadi warga RI dikelola Amerika Serikat, ini artinya kita menyerahkan aset berharga bagi mereka,” ucapnya.
Jhon menegaskan, di era digital seperti sekarang, kekuatan sebuah negara tidak hanya ditentukan oleh sumber daya alam (SDA) dan hasil hilirisasi, tetapi juga oleh kendali atas big data.
“Big data adalah salah satu kekuatan terbesar sebuah negara, bukan sekadar SDA dan hilirisasinya lagi,” cetusnya.
Ia pun mengingatkan bahaya besar jika data tersebut jatuh ke tangan asing.
“Negara yang menggadaikan data warganya ke negara asing, maka siap-siap kita akan dikontrol oleh asing,” Jhon menuturkan.
Lebih jauh, Jhon bilang bahwa kebijakan ini justru akan dimanfaatkan oleh para koruptor yang senang melihat kedaulatan digital Indonesia diobral.
“Gimana enggak gelap kalau data saja harus digadaikan ke asing? Justru koruptor senang dengan kebijakan amburadul ini, jangan malah menuduh rakyat,” kuncinya.
