"Tentunya setelah kita mengenyam pendidikan, tujuan kita atau fokus dari setiap warga negara, ataupun juga masyarakat, kita bisa bekerja. Harapannya, dengan adanya sekolah kedinasan ini, kami juga menjadi fokus bagi teman-teman semua untuk pengenyaman pendidikan di STMKG, untuk bisa berkarier di BMKG," imbuhnya.
Sementara itu, Pembantu Ketua III STMKG Imma Redha Nugrahaeni S ST M Si menegaskan biaya pendidikan tinggi kedinasan di STMKG hingga saat ini masih sepenuhnya ditanggung negara.
"STMKG hingga saat ini masih mengikuti ketentuan yang berlaku, yaitu biaya pendidikan selama menempuh studi sepenuhnya ditanggung oleh negara," ucapnya.
Terkait wacana sekolah kedinasan tidak gratis lagi, Redha mengatakan STMKG menunggu arahan resmi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sebagai instansi pembina kebijakan pendidikan kedinasan.
Ia menjelaskan, kebijakan tersebut masih dalam tahap pembahasan lintas kementerian dan belum diberlakukan.
"Jadi saat ini, para calon taruna tidak perlu khawatir. Penerimaan Taruna Baru (PTB) STMKG Tahun 2025 tetap dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku saat ini, yaitu biaya pendidikan ditanggung oleh negara," tandasnya.
Diketahui sebelumnya, dalam siaran daring dikutip DPR RI pada Kamis (3/7/2025), Anggota Komisi X DPR RI fraksi partai Golkar, Juliyatmono, menyoroti sekolah kedinasan yang biayanya gratis dan langsung jadi CPNS setelah lulus.
"Perguruan tinggi kelembagaan ini kan diberikan fasilitas yang luar biasa, (ketika) masuk sudah berharap dapat pekerjaan. Di pekerjaannya dia juga ya membangun korsa, yang ada mereka semua kurang bisa menerima kehadiran yang lain. Merasa paling jago, paling unggul, dan biayanya besar," sambungnya.
