FAJAR.CO.ID -- Presiden Prabowo Subianto mengancam akan melakukan reshuffle kabinet jika ada ada menteri berkinerja lamban. Dia menegaskan, jika ada menteri menjawab tak bisa, maka terpaksa harus diganti.
Prabowo menyinggung perombakan kabinet (reshuffle) saat meresmikan program 80 ribu koperasi desa merah putih. Reshuffle bisa terjadi jika para menteri tidak bisa bertindak cepat mengambil keputusan besar, termasuk membentuk koperasi di seluruh desa dan kelurahan di Indonesia.
Prabowo menekankan pemerintah perlu bertindak cepat mengambil keputusan besar. Saat menceritakan proses awal munculnya ide membentuk koperasi masif itu, Prabowo mengaku langsung memanggil sejumlah menteri dan menanyakan apakah rencana ini bisa direalisasikan.
Jawaban mereka sangat menentukan langkah selanjutnya. "Saya tanya, bisa atau tidak? Bisa, Pak. Bagus, itu jawaban yang saya suka. Kalau jawabannya, ‘tidak bisa, Pak’? Waduh ini gimana ini, terpaksa reshuffle,” kata Prabowo disambut gelak tawa para hadirin.
Dia pun mengapresiasi respons cepat para menteri yang terlibat, terutama Menteri Koordinator (Menko) bidang Pangan Zulkifli Hasan yang juga ditunjuk sebagai Ketua Satgas serta Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi yang dianggap bekerja sigap.
Prabowo mengakui awalnya dia memperkirakan program ini baru akan siap diluncurkan paling cepat pada Oktober atau November 2025. Namun, ternyata bisa diluncurkan lebih awal.
Kopdes di Tuban Ditutup
Kesuksesan peluncuran Koperasi Desa di Tuban hanya sesaat. Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di Desa Pucangan, Kecamatan Montong, Kabupaten Tuban yang baru sehari diresmikan, sudah langsung ditutup paksa.
Penutupan Kopdes Merah Putih itu gara-gara PT Perekonomian Pondok Pesantren Sunan Drajat menarik semua aset-asetnya di Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di Desa Pucangan pada Selasa, 22 Juli 2025.
Desa Pucangan merupakan lokasi peluncuran Kopdes Merah Putih di Jawa Timur yang dihadiri Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa dan Bupati Tuban Aditya Halindra Faridzky.
Direktur Perekonomian Pondok Pesantren Sunan Drajat, Anas Al Khifni, mengungkapkan berdirinya Kopdes Merah Putih di Desa Pucangan mendapat support penuh dari pihaknya.
Namun ternyata pada saat zoom meeting dengan Pak Presiden Prabowo disaat peluncuran Kopdes merah putih senin 21 Juli 2025, Ketua Kopdes dan Kepala Desa Pucangan menyampaikan bahwa mereka disupport oleh oleh BUMN dan PT Pupuk Indonesia, tidak menyebutkan nama PT Perkonomian Pondok Pesantren Sunan Drajat.
Kondisi ini membuat manajemen PT Perkonomian Pondok Pesantren Sunan Drajat mengambil sikap tegas menarik diri, dengan mengeluarkan surat pemutusan kontrak bernomor 002/032/Perkom-PPSD/VII/2025, yang ditujukan ke Kepala Desa Pucangan Kecamatan Montong Tuban. (*)
