"Pernyataan Presiden tersebut jelas merupakan bentuk serangan terhadap kebebasan berekspresi dan hak warga sipil untuk menyuarakan protes yang sah dan damai," ujar Deputi Direktur Amnesty International Indonesia Wirya Adiwena melalui keterangan tertulisnya, pada Senin (21/7/2025).
"Ini adalah upaya untuk mendelegitimasi gerakan masyarakat sipil dengan melontarkan klaim yang tidak berdasar ke publik luas. Apa yang dikatakan oleh Prabowo tersebut tidak didasarkan pada bukti-bukti yang bisa dipertanggungjawabkan," imbuhnya.
Dia juga bilang, "Taktik seperti ini mirip seperti yang dilakukan oleh Presiden Donald Trump di Amerika Serikat, yang sering kali menyebarkan informasi yang tidak benar tentang pencari suaka dan kelompok migran untuk mendelegitimasi hak-hak mereka."
Dalam catatan Amnesty International Indonesia, apa yang disampaikan Prabowo akhir pekan lalu bukan kali menyudutkan suara-suara kritis dari masyarakat.
"Sebelumnya Prabowo juga menyerang kredibilitas Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dengan tuduhan membawa kepentingan asing dan misi adu domba saat masyarakat sipil mengawasi jalannya pemerintahan," katanya.
Menurut pihaknya, Alih-alih mendengar dan menanggapi substansi kritik dari rakyat, Prabowo selaku presiden justru memilih menyerang motif dan kredibilitas para pengkritiknya.
"Sikap presiden yang terus-menerus mengarahkan tudingan kepada LSM, aktivis, dan gerakan sipil justru dapat mendelegitimasi kritik dan keresahan masyarakat atas kondisi sosial dan kebijakan pemerintah," ucap Wirya.
