FAJAR.CO.ID -- Langkah PT Danantara berutang kepada 12 bank asing sebesar USD10 miliar atau sekitar Rp163 triliun dipertanyakan di DPR RI. Keputusan berutang ratusan triliun mengagetkan anggota DPR karena PT Danantara baru saja mengambil dividen BUMN hingga Rp150 triliun dengan alasan investasi.
Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PDIP, Mufti Anam, mengaku khawatir pada langkah PT Danantara yang mengajukan pinjaman sebesar USD10 miliar atau sekitar Rp163 triliun kepada 12 bank asing.
"Soal utang Danantara sebesar 10 miliar Dolar Amerika Serikat kepada bank asing dalam bentuk multi garansi, jujur kami sedikit kaget,” kata Mufti dalam rapat dengar pendapat baru-baru ini.
Keputusan Danantara malah berutang ke bank asing dipertanyakan, karena sejak awal pembentukannya, Danantara diproyeksikan untuk mengelola investasi. Bukan malah menjadi alat negara untuk berutang.
“Karena setahu kami, Danantara diciptakan untuk bagaimana mengoptimalkan investasi, duit yang kita punya untuk investasi. Tapi ternyata juga menjadi bagian dari kepanjangan tangan pemerintah untuk melakukan utang,” ucapnya.
Ia pun secara tegas mempertanyakan dasar dan tujuan dari pinjaman jumbo tersebut.
“Maka kami tanyakan soal hal itu, betul nggak utang 10 miliar USD? Untuk apa?” tanya Mufti.
Lebih jauh, ia mengungkapkan bahwa negara sejauh ini sudah menyuntikkan dana yang sangat besar ke Danantara.
"Sekarang dividen yang sudah diberikan negara Rp90 triliun, bahkan kalau kita menyitir pernyataan Pak Rosan di media, sudah mencapai Rp150 triliun. Bahkan kemarin ketika kami tanya ketika FGD, ternyata hanya Rp140 triliun. Itu duitnya ke mana?” bebernya.
Dikatakan Mufti, angka tersebut seharusnya cukup untuk melakukan akselerasi investasi tanpa perlu berutang ke luar negeri.
“Apa tidak cukup untuk melakukan akselerasi dan investasi?” timpalnya.
Ia juga mengingatkan agar Danantara tidak menggunakan aset negara sebagai jaminan untuk pinjaman tersebut.
“Kami hanya mengingatkan, jangan sampai pinjaman 10 miliar USD itu menggunakan jaminan-jaminan yang terkait aset bangsa,” tegasnya.
Mufti bilang, untuk mendapatkan pinjaman hampir dipastikan selalu menggunakan jaminan. Jika dia masyarakat menengah ke bawah, maka biasanya menggunakan BPKB kendaraan.
“Karena, mohon izin, kami saja melakukan pinjaman Rp10 juta, harus gadaikan BPKB, Pak. Nah kami pengen tanyakan apa jaminan yang diberikan Danantara untuk meminjam 10 miliar USD yang menjadi salah satu pinjaman terbesar di Asia Tenggara,” kuncinya.
Meskipun Mufti terkesan kritis, tapi masih ada rekan-rekannya yang memuji langkah Danantara.
Kawendra Lukistian, anggota Komisi VI, menyatakan bahwa pencapaian ini mencerminkan meningkatnya kepercayaan dunia internasional terhadap iklim investasi Indonesia, sekaligus menunjukkan performa diplomasi ekonomi nasional yang dinilai semakin progresif.
Selain pendanaan dari bank asing, Danantara juga disebut telah meraih dukungan dari beberapa lembaga investasi milik negara (sovereign wealth fund/SWF), dengan total nilai mencapai USD7 miliar.
Investor global seperti Qatar Investment Authority, China Investment Corporation, hingga Russian Direct Investment Fund termasuk dalam jajaran mitra strategis yang telah menyatakan komitmennya.
Di sisi lain, keberhasilan Danantara tak lepas dari pengaruh kebijakan luar negeri dan pendekatan diplomasi ekonomi yang agresif oleh pemerintahan saat ini.
Dukungan dari kepala negara diyakini turut memperkuat daya tawar Indonesia dalam menarik minat investor asing.
Sementara itu, manajemen Danantara mengklaim pendanaan yang diraih bukan hanya berasal dari utang, melainkan juga dari bentuk investasi langsung melalui skema kemitraan dengan investor privat dan lembaga keuangan negara asing.
Sebagai lembaga baru yang berada di bawah koordinasi Kementerian BUMN, Danantara diproyeksikan akan berperan penting dalam menyokong pembiayaan infrastruktur nasional tanpa membebani APBN. (*)