Usai Geger Marak Open BO, IKN Kembali Disorot, Apa Lagi?

  • Bagikan
Ibu Kota Nusantara (IKN)

FAJAR.CO.ID, JAKARTA -- Beberapa fasilitas sarana prasarana infrastruktur dan transportasiI di Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Kalimantan Timur, telah memasuki tahap penyelesaian pembangunannya.

Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Andi Iwan Darmawan Aras menyoroti kontribusi besar Kalimantan Timur terhadap penerimaan negara dari sektor sumber daya alam, sehingga ketersediaan infrastruktur yang memadai menjadi sangat krusial sebagai pendorong investasi, pertumbuhan ekonomi, distribusi logistik, dan pemerataan hasil pembangunan.

Bahwa menurutnya, kehadiran IKN ini juga tidak lepas dari peran penting pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang banyak melakukan dukungan terhadap pemerintah pusat, baik penyedian lahan, membangun komunikasi ke masyarakat dan hal-hal lain yang dianggap strategis.

"Ketersediaan infrastruktur yang baik merupakan mesin utama pendorong investasi, pemacu pertumbuhan ekonomi dan distribusi logistik, serta penunjang utama pemerataan hasil pembangunan, yang bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat,” jelas Andi Iwan dalam keterangannya usai menggelar kunjungan kerja (kunker) ke IKN pada Senin (28/7/2025).

Kunjungan ini bertujuan untuk meninjau langsung perkembangan infrastruktur dan sektor transportasi di wilayah IKN, termasuk Jalan Tol IKN, Rumah Susun ASN, dan Bandara Internasional Nusantara.

“Kami ingin memastikan pembangunan ini tepat sasaran, tepat waktu, tepat kualitas, dan tertib administrasi," ujar Legislator Partai Gerindra itu.

Hal ini mengingat pada rapat di Komisi V DPR RI, mata anggaran pembangunan terkait IKN tidak lagi dibahas di Komisi V, karena Otorita IKN adalah mitra kerja komisi Komisi II.

Adapun, sesuai penyampaian Mitra Kerja Komisi V DPR RI khususnya KemenPU, KemenPerhubungan dan KemenPKP telah menyampaikan bahwa pekerjaan yang masih dikerjakan, adalah hanya penyelesaian pekerjaan sebelumnya dan rata-rata adalah pekerjaan multiyears contract dari tahun sebelumnya.

Komisi V berpesan ke stakeholder terkait agar tidak hanya fokus pada pembangunan di IKN semata, namun juga memberi perhatian utama pada pembangunan yang menjadi kebutuhan masyarakat di Kalimantan Timur.

“Hal ini perlu ditegaskan, karena kebutuhan pembangunan di Kaltim juga menyentuh sendi-sendi pembangunan infrastruktur dan transportasi, seperti masih belum memadainya akses jalan nasional dan daerah, kebutuhan dasar masyarakat seperti air bersih, air minum, hingga pembangunan rumah dan wilayah,” tuturnya.

Selain itu, terdapat juga kebutuhan masyarakat Kalimantan Timur di sektor perhubungan darat, udara, laut hingga penyeberangan.

Kemudian juga pembangunan di sektor pembangunan daerah tertinggal, transmigrasi, informasi dari BMKG, dan upaya pencarian dan pertolongan saat terjadi bencana atau kecelakaan.

Sebelumnya, IKN juga dalam sorotan publik karena kabar menjamurnya pekerja seks komersial (PSK) dan praktik judi sabung ayam.

Informasi ini muncul setelah Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) mengaku menjaring puluhan wanita yang diduga menjajakan jasa 'open BO' di kawasan IKN.

Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), Basuki Hadimuljono menampik kabar miring tersebut.

Basuki menegaskan informasi soal maraknya 'open BO' di kawasan IKN adalah berita lama yang didaur ulang dan diunggah kembali di media sosial. Ia menegaskan, kawasan IKN yang dipimpinnya kini telah steril dari penyakit masyarakat tersebut. (Pram/fajar)

Dapatkan berita terupdate dari FAJAR di:
  • Bagikan