FAJAR.CO.ID -- Baru seumur jagung, program pemerintah Sekolah Rakyat sudah menghadapi tantangan. Sebanyak 160 guru Sekolah Rakyat yang ditempatkan di daerah pelosok memilih mengundurkan diri.
Setelah mendapat penolakan dari ratusan guru Sekolah Rakyat yang memilih mundur, Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) merespons tenang pengunduran diri ratusan guru Sekolah dengan alasan masih memiliki stok ratusan ribu tenaga pendidik lainnya.
Alasan pengunduran diri massal para guru yang ditempatkan di daerah daerah pelosok, karena
jauh dari tempat tinggal dan ketiadaan fasilitas dasar yang memadai.
Dari kasus pengunduran diri massal ratusan guru Sekolah Rakyat, tercermin minimnya integrasi lintas sektor dalam perencanaan dan pelaksanaan program pendidikan ini.
Mensos Gus Ipul sendiri berdalih pengunduran diri para guru Sekolah Rakyat bukanlah karena ketidakcocokan dengan program atau masalah kompetensi. Faktor utamanya lebih personal dan logistik lokasi penempatan yang terlalu jauh dari domisili.
Meski ada 160 guru Sekolah Rakyat memilih mengundurkan diri, Gus Ipul mengaku tetap menghormati pilihan mereka. Apalagi karena alasannya jauh dari domisili.
Gus Ipul juga mengaku tidak khawatir dengan banyaknya guru yang mengundurkan diri dari program Sekolah Rakyat ini. Sebab, program ini tidak akan kekurangan tenaga pengajar.
Diungkapnya, stok tenaga pengajar program Sekolah Rakyat itu berasal dari puluhan ribu guru yang telah lulus Pendidikan Profesi Guru atau PPG. Pasca lulus, para guru tersebut siap diterjunkan langsung ke lapangan mengabdi ke masyarakat.
"Sudah banyak yang siap menggantikan. Ada 50.000 lebih guru yang telah mengikuti proses pendidikan profesi guru yang belum mendapatkan penempatan," kata Gus Ipul.
"Stok" guru melimpah inilah yang menjadi jaring pengaman utama program Sekolah Rakyat. Ipul pun memastikan ruang kelas yang ditinggalkan tidak akan lama kosong.
Anggota Komisi V DPR RI, Irine Yusiana Roba Putri, menyoroti gelombang pengunduran diri ratusan guru Sekolah Rakyat. Dia menegaskan pembangunan sekolah tidak bisa dilepaskan dari ketersediaan fasilitas dasar yang memadai.
"Bagaimana guru bisa betah mengajar kalau mereka ditempatkan di lokasi yang bahkan kebutuhan dasarnya saja tidak tersedia?" tegas Irine dalam konferensi pers, Selasa (29/7).
Kmenterian Sosial (Kemensos) menyebut penempatan para guru mengikuti sistem rekrutmen yang dikelola oleh BKN dan KemenPANRB.
Saat ini, terdapat 100 Sekolah Rakyat dengan lebih dari 9.700 siswa yang tersebar di seluruh Indonesia.
Irine menilai, pengunduran diri massal ini mencerminkan masalah lebih besar yang belum terintegrasi dalam perencanaan program.
Irine mengungkapkan bahwa pengunduran diri guru-guru tersebut seharusnya menjadi bahan evaluasi untuk memperbaiki koordinasi lintas sektor, khususnya dalam penyediaan infrastruktur yang mendukung keberhasilan program Sekolah Rakyat.
Irine juga menyoroti dua sekolah rakyat yang berada di daerah pemilihannya, yaitu Maluku Utara. Menurutnya, infrastruktur di wilayah 3T (Terdepan, Terluar, Tertinggal) seperti Maluku Utara masih membutuhkan perhatian serius.
"Dikatakan ada 100 Sekolah Rakyat, dua di antaranya ada di Maluku Utara. Pertanyaan saya adalah, SPAM-nya ada nggak? Sanitasinya di mana? Dan jangan sekali-sekali memprioritaskan program prioritas pemerintah pusat dari Pak Prabowo, dibangun, dilakukan, tetapi meninggalkan masyarakat sekitar,” tegas Irine, mengingatkan pentingnya akselerasi pembangunan infrastruktur di daerah-daerah 3T.
Untuk itu, Irine mendesak Kemensos untuk berkoordinasi lebih intensif dengan Kementerian PUPR, PLN, dan pemerintah daerah agar pembangunan Sekolah Rakyat memperhatikan kebutuhan akomodasi dan transportasi guru, serta penyediaan mess atau tempat tinggal bagi guru-guru yang ditempatkan jauh dari rumah mereka.
"Baik dari sisi akomodasi, transportasi, atau mungkin ketersediaan mess untuk tenaga pengajar yang tempat tinggalnya jauh. Karena banyak yang mundur akibat masalah jarak rumah dan tempatnya mengajar berjauhan," ungkap Irine.
Lebih lanjut, Irine menegaskan bahwa meskipun tujuan dari pembangunan Sekolah Rakyat adalah untuk memberikan pendidikan gratis bagi keluarga miskin, keberhasilan program ini sangat bergantung pada pelaksanaan yang terstruktur dan terpadu. "Kalau dari awal fondasinya lemah, ya jangan heran kalau gurunya mundur, anak-anaknya tak bertahan, dan masyarakat kehilangan kepercayaan," ujar Irine.
Dia mengingatkan bahwa Sekolah Rakyat adalah ide yang sangat baik, namun pelaksanaannya harus serius, sistematis, dan berpihak pada masa depan anak-anak Indonesia. (*)
