FAJAR.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, menyampaikan laporan kepada Presiden Prabowo Subianto terkait kesiapan program Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk sektor perumahan, yang pertama kalinya akan diterapkan di Indonesia.
"Yang pertama tadi saya laporkan bahwa kami membuat acara di bulan September, yaitu acara launching rumah subsidi. Rencananya secara masif di bulan September,” ujar pria yang akrab disapa Ara di Istana Kepresidenan, Rabu (30/7/2025).
Ara mengatakan Program rumah subsidi akan diluncurkan serentak di berbagai kota dengan target awal minimal 25 ribu unit dan peningkatan kuota dari 200 ribu unit menjadi 350 ribu unit.
“Karena rumah subsidi ini pertama kali kuotanya meningkat. Biasanya sekitar 200 ribuan, tahun ini ada 350 ribu,” ucapnya.
Ara menyebut dukungan dari berbagai pihak menjadi kunci keberhasilan peningkatan program ini. Rumah subsidi diprioritaskan bagi petani, nelayan, buruh, guru, pengemudi, hingga pekerja media.
"Dan pertama kali dibagi, kita ada pengalokasian buat petani 20 ribu (unit), buat nelayan 20 ribu (unit), buat juga buruh 20 ribu (unit), kemudian juga buat teman-teman media 3 ribu (unit), buat supir sementara ini sudah dialokasikan 8 ribu (unit), kemudian buat guru juga 20 ribu (unit), dan berbagai macam masyarakat lainnya,” jelasnya.
Selain program subsidi, pemerintah juga tengah menyiapkan skema KUR perumahan untuk pertama kalinya di Indonesia.
Program ini ditujukan untuk mendukung pengembang dan kontraktor, serta mendongkrak sektor pariwisata lewat pembangunan homestay.
"Saya melaporkan persiapan KUR perumahan, karena pertama kali di Indonesia ada kredit usaha rakyat untuk perumahan. Baru pertama kali Presiden Prabowo, dukungan dari Danantara, dari BUMN, dikoordinir oleh Bapak Menko Perekonomian, Pak Airlangga, dan Ibu Sri Mulyani. Jadi dari segi supply, itu ada support nanti buat developer, buat kontraktor, itu bisa dengan jumlah yang signifikan," terang Maruarar.
Menurut Maruarar, pemerintahan Presiden Prabowo memberikan “karpet merah” bagi rakyat kecil, bukan hanya untuk investor.
Kebijakan ini diwujudkan melalui pembebasan BPHTB, PBG (Persetujuan Bangunan Gedung), serta PPN ditanggung pemerintah hingga Desember 2025.
Selain itu, Maruarar mengatakan bahwa pengusaha properti turut menunjukkan komitmen gotong royong. Bahkan, mereka bersedia menanggung DP (uang muka) bagi peserta BPJS Ketenagakerjaan.
Maruarar menyebut fenomena ini sebagai praktik nyata “Berbaginomics” yang sejalan dengan semangat gotong royong.
Ia menambahkan, dukungan CSR dari perusahaan besar juga mengalir deras untuk mendukung program perumahan rakyat. (Pram/Fajar)
