FAJAR.CO.ID, JAKARTA -- Isu Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Golkar belakangan ini beredar melalui media daring. Sayangnya, tidak jelas siapa tokoh yang menyuarakan Munaslub tersebut.
Tidak heran, isu Munaslub Partai Golkar itu dinilai sekadar sebagai upaya menggoyahkan soliditas partai yang kini dinilai sudah terbangun dengan sangat kokoh.
Selain itu, wacana Munaslub yang muncul itu sebagai bagian dari upaya framing yang berujuan mendiskreditkan Ketua Umum DPP Partai Golkar, Bahlil Lahadalia.
Penilaian tersebut disampaikan Sekretaris Bidang Kebijakan Ekonomi DPP Partai Golkar, Abdul Rahman Farisi. Dia menyebut, pemberitaan mengenai Munaslub Partai Golkar yang belakangan muncul di media daring, tidak memiliki dasar dan tidak memenuhi unsur jurnalistik yang layak.
"Sebagai syarat jadi berita saja ini tidak memenuhi syarat, apalagi mau membahas munaslub, maka perlu diabaikan," tegas Abdul Rahman dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (1/8).
Selain itu, Abdul Rahman mengungkap jika dalam berita yang beredar itu, kutipan komentar yang muncul juga tidak jelas sumbernya. "Ini tidak lebih dari olahan pihak-pihak yang tidak senang melihat Golkar semakin solid dan terlibat aktif dalam mendukung jalannya pemerintahan," lanjutnya.
Abdul Rahman menekankan bahwa saat ini Partai Golkar justru tengah fokus menjalankan agenda konsolidasi organisasi secara menyeluruh melalui Musyawarah Daerah (Musda) di seluruh DPD Provinsi.
Konsolidasi ini, menurutnya, adalah bentuk nyata dari kerja partai dalam memperkuat struktur dan kepemimpinan di semua tingkatan.
Selain konsolidasi, Golkar juga turut mengawal agenda prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, terutama yang berkaitan dengan sektor energi.
Dia menyebutkan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia yang juga Ketua Satgas Hilirisasi Nasional sedang menunjukkan komitmen kuat terhadap efisiensi dan harga keekonomian dalam tata kelola energi nasional.
"Pak Menteri Bahlil adalah tipe pejabat publik yang sangat peduli pada efisiensi dan penggunaan uang negara secara bijak. Ini patut diapresiasi karena menyelamatkan APBN dari kebijakan yang tidak efisien," kata Abdul Rahman.
Abdul Rahman menjelaskan Bahlil juga memegang peran strategis karena mengatur kebijakan subsidi energi khususnya terkait impor minyak dan gas yang menjadi salah satu alokasi belanja terbesar dalam APBN.
"Setiap efisiensi dan perhitungan keekonomian akan sangat penting dalam mengurangi beban subsidi yang ditanggung negara," tambahnya.
Menurutnya, sinergi antara Presiden Prabowo dan Menteri Bahlil menunjukkan koordinasi yang presisi dan efektif dalam mewujudkan Asta Cita.
“Ibarat permainan tiki-taka, arah dan geraknya sinkron, cepat, dan saling melengkapi,” pungkas Abdul Rahman. (fajar)
