FAJAR.CO.ID, JAKARTA -- Fenomena bendera One Piece di tengah masyarakat Indonesia beberapa hari belakangan ini makin ramai. Kondisi itu dianggap sebagai wujud protes masyarakat terhadap kondisi ekonomi masyarakat saat ini.
Ketua Komisi IV DPR RI, Siti Hediati Hariyadi atau lebih dikenal Titiek Soeharto ikut merespons fenomena tersebut saat ditanya awak media. Dia menyebut, fenomena itu tidak perlu terlalu ditanggapi.
Dia menegaskan bahwa bangsa Indonesia adalah negara yang besar. Sehingga kata dia, masih banyak hal yang harus dikerjakan anak bangsa untuk membangun negara. "Kita negara besar. Itu hanya masalah ecek-ecek, tidak usah ditanggapin," kata Titiek Soeharta dilansir dari video yang beredar di media sosial.
Dia menyebut, masyarakat Indonesia yang saat ini masih dalam kategori miskin memang perlu diangkat sehingga mereka bisa terbebas dari masalah kemiskinan. "Di endorse ya," katanya.
Kendati meminta masyarakat untuk tidak perlu terlalu menanggapi fenomena tersebut, Titiek Soeharto tetap mempersilakan masyatakat untuk menyuarakan hal-hal yang memang perlu disuarakan kepada pemerintah.
Pasalnya kata dia, jika suatu masalah di tengah masyarakat tidak disuarakan, maka kemungkinan pemerintah untuk mengetahui persoalan tersebut juga tidak akan diketahui. Bisa jadi kata dia, masalah yang ada di masyarakat tang tidak disuarakan, kemungkinan tidak akan sampai di telinga presiden.
"Jadi disuarakan saja biar pemerintah dengar, kan mungkin tidak sampai ke telinga presiden. Kalau disuarakan biar beliau juga dengar," imbuh Titiek Soeharto.
Maraknya bendera one piece di tengah masyatakat dinilai berbagai kalangan sebagai bentuk lain bagaimana masyarakat mengkritik pemerintah, agar pemerintahan ke depan lebih baik lagi.
Respons netizen terhadap bendera One Piece juga beragam dan unik-unik. "Sama bendera kalimat tauhid takut, sama bendera one piece takut, tapi sama azab Allah kalo gak bisa amanah kayaknya gak takut-takut amat," begitu ciutan pemilik akun Widas.
Sementara itu, aparat kepolisian mulai mewanti-wanti masyarakat untuk tidak mengibarkan bendera one piece. Polda Jawa Barat misalnya memastikan akan melakukan penindakan jika ada perintah dari atas.
Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Pol Hendra Rochmawan mengaku kalau saat ini pihaknya sedang mendata terkait pengibaran bendera one piece di tengah masyarakat.
"jika nantinya ada perintah untuk penertiban pengibaran bendera bajak laut tersebut, kami tindak,” tegasnya. (fajar)
