FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Jelang peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Indonesia ke-80, pengibaran bendera One Piece mendadak jadi perbincangan paling hangat.
Bahkan, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Budi Gunawan menegaskan bahwa yang mengibarkan bendera tersebut di hari kemerdekaan bisa dijerat pidana.
Alasannya, pengibaran bendera One Piece dianggap menciderai simbol negara hingga dicap makar.
Seperti diketahui, bendera bajak laut dari serial One Piece tersebut banyak dikibarkan oleh para driver truk dan Sebagian Masyarakat Indonesia.
Terdapat juga yang memasang bendera One Piece tersebut di bawah bendera merah putih.
Menanggapi hal tersebut, Pegiat Medsos, Jhon Sitorus, menyesalkan sikap yang ditunjukkan pemerintah dalam trend tersebut.
"Tiba-tiba saja muncul narasi bahwa mereka yang mengibarkan bendera One Piece itu sebagai bentuk makar hingga Gerakan memecah belah bangsa," ujar Jhon kepada fajar.co.id, Senin (4/8/2025).
Dikatakan Jhon, pengibar bendera diduga membuat gerakan sistematis untuk memecah belah bangsa lewat bendera Anime One Piece menjelang hari kemerdekaan.
"Sejujurnya, saya bukan pecinta Anime. Saya hanya sering mendengar cerita one piece dari teman-teman. Tapi, mengatakan bahwa Gerakan mengibarkan bendera Bajak Laut One Piece adalah Gerakan makar adalah sesuatu yang berlebihan," sebutnya.
Jhon melihat bendera yang saat ini bersoal tersebut tidak lebih dari bentuk harapan akan keadilan yang sudah lama tidak hadir terutama kepada para driver truk di Indonesia.
"Dalam dunia one piece, para bajak laut bukan sekadar penjahat sebagaimana perompak Somalia yang kita kenal. Mereka justru menjadi symbol perlawanan atas ketidakadilan, tirani dan kekuasaan yang sewenang-wenang yang dipimpin oleh Kapten Luffy," tukasnya.
Diceritakan Jhon, Luffy dan krunya dikenal karena berani melawan system yang korupsi, bukan karena haus kekuasaan apalagi hanya sekadar menggulingkan kekuasaan yang sah.
"Mereka hanya ingin hidup bebas, hukum yang adil, pemerintah jujur dan bebas dari kekuasaan yang korup dan menindas. Mereka ingin berdamai satu sama lain tanpa tanda perbedaan warna kulit maupun suku," terangnya.
Kata Jhon, jika disederhanakan, begitulah impian para supir truk yang mengibarkan bendera One Piece, mereka hanya ingin bebas pungli, preman berseragam atau tak berseragam, biaya logistic yang murah, upah yang manusiawi, jalan raya yang mulus tanpa lobang, hingga penguasa yang mengerti keadaan rakyatnya.
"Menjadi sopir truk itu berat, tetapi impiannya hanya sesederhana bebas dari pungli dan biaya-biaya tak masuk akal," Jhon menuturkan.
"Maka ketika mengibarkan bendera One Piece, sejatinya tak ada niat makar disana apalagi sampai mengkhianati NKRI yang kita cintai ini," tambahnya.
Ia kemudian memberikan pernyataan menohok kepada para pejabat, pengibar bendera One Piece tidak boleh ditanya soal kecintaan mereka terhadap Indonesia.
"Nyawa logistic Indonesia ada di tangan mereka. Mereka rela bertaruh nyawa dan waktu demi memastikan aliran distribusi dan system ekonomi Indonesia berjalan dengan lancar. Andai mereka mogok sehari saja, maka semua urusan penting di negeri ini akan jadi korbannya," tandasnya.
Maka dari itu, Jhon bilang agar kritik dan kreativitas mereka tidak dianggap sebagai ancaman apalagi sebagai upaya makar.
"Dengarkanlah suara hati mereka, lalu duduk bersama. Berantas pungli sampai ke akar-akarnya, wujudkan aparat yang bersabat, berikan upah yang manusiawi, kuburkan biaya-biaya tak masuk akal. Didalam pikiran mereka hanyalah anak dan istri mereka agar bisa makan hari ini, tak lebih dan tak kurang," kuncinya.
(Muhsin/fajar)
