FAJAR.CO.ID, JAKARTA -- Larangan Presiden Prabowo Subianto terhadap pengibaran bendera One Piece yang dinilai membenturkan simbol itu dengan bendera Merah Putih menuai kritik dari berbagai kalangan.
Kali ini, Ketua Kagama Cirebon Raya, Heru Subagia, menanggapi keras pernyataan Prabowo tersebut.
"Ada ketakutan luar biasa, masyarakat mengibarkan bendera One Piece, ini saya pikir apa yang dikatakan Prabowo adalah kecemasan berlebihan," kata Heru kepada fajar.co.id, Selasa (5/8/2025) malam.
Ia menilai, narasi tersebut justru merupakan bentuk pengalihan isu akibat ketidakmampuan pemerintahan Prabowo dalam mengelola dinamika publik.
"Ini juga pengalihan isu, sebagai ketidakmampuannya mengelola manajemen isu," tegasnya.
Dikatakan Heru, tudingan bahwa rakyat mencoba membenturkan bendera One Piece dengan Merah Putih sangat berlebihan dan tidak berdasar.
"Pada akhirnya mencari alasan yang sebenarnya menjadi fitnah besar, masyarakat tidak mungkin membenturkan pengibaran bendera merah putih dengan One Piece," katanya.
Heru bahkan menyebut pemerintahan saat ini sangat lemah dan tidak mampu merespons kritik masyarakat secara konstruktif.
"Saya melihat saat ini pemerintahan Prabowo begitu lemah, tidak bisa menjawab kritik pedas masyarakat," lanjutnya.
Ia membeberkan kondisi masyarakat kini tengah berada dalam titik paling ekstrem, mulai dari kemiskinan, ketimpangan pendapatan, minimnya lapangan kerja, hingga hukum yang kian tidak berpihak.
"Masyarakat saat betul-betul dalam kondisi ekstrem, mulai dari kemiskinan, pemerataan pendapatan, lapangan pekerjaan, daya beli lemah, hingga hukum suram," bebernya.
Menanggapi kekhawatiran terhadap simbolisme bendera One Piece, Heru menyampaikan bahwa tidak ada niat sedikit pun dari rakyat untuk mencederai kesucian Merah Putih.
"Saya menjamin 100 persen, tidak ada hubungan signifikan berkaitan dengan antusias masyarakat mengibarkan bendera merah putih ingin membenturkan kesuciannya," tegasnya lagi.
Bahkan, ia bilang bahwa kepanikan yang ditunjukkan oleh Prabowo merupakan bentuk kegagapan menghadapi realita krisis sosial yang tengah melanda rakyat.
"Memang Prabowo panik, saya pikir tidak bisa menjawab bagaimana masyarakat saat ini dalam titik terendah," cetusnya.
Kata Heru, pengibaran bendera One Piece bukanlah bentuk perlawanan politik, melainkan simbol dari keresahan rakyat terhadap ketidakadilan.
"Ini adalah protes dan ketidaknyamanan saya melihat substansial, tidak ada hubungan erat bahkan mendalangi rakyat biasa yang saat ini terpuruk," terangnya.
Ia menduga, pemerintah saat ini terlalu memandang segala bentuk ekspresi rakyat dari kacamata politik dan kekuasaan.
"Rezim Prabowo-Gibran memaknai pengibaran bendera One Piece berpotensi menggerogoti legitimasi kepemimpinan," imbuhnya.
"Ini juga dianggap pembangkangan, mereka mencermati dalam perspektif politik," sambungnya.
Padahal, lanjut Heru, rakyat yang mengibarkan bendera One Piece melakukannya sebagai bentuk ekspresi atas ketimpangan dan keprihatinan kemanusiaan.
"Sementara rakyat dalam mengibarkan bendera One Piece, melihat sisi kemanusiaan hingga ketidakadilan," tukasnya.
Lebih jauh, ia menyayangkan kebijakan yang dilakukan Prabowo tidak sejalan dengan harapan masyarakat.
"Bahkan yang dilakukan pemerintahan Prabowo saat ini tidak berkaitan dengan harapan masyarakat itu sendiri," katanya.
Dituturkan Heru, ancaman terhadap pengibar bendera One Piece justru menjadi bukti bahwa kekuasaan lebih sensitif terhadap simbol ketimbang substansi.
"Makanya terjadi pemikiran yang sangat jauh, bahkan Prabowo akan menindak tegas jika pengibaran One Piece dikaitkan dengan martabat atau provokasi rakyat," tandasnya.
"Sebenarnya ini mencerminkan pemerintah saat ini lebih peka terhadap kekuasaan dan masa depan politik ketimbang harus merespon sebijak-bijaknya terhadap pengibaran bendera One Piece," kuncinya. (Muhsin/fajar)
