FAJAR.CO.ID -- Penggalangan donasi untuk aksi demo menolak tarif PBB naik 250 persen berujung ricuh. Satpol PP Kabupaten Pati membubarkan aksi dan merampas hasil donasi warga.
Masyarakat di Kabupaten Pati berinisiatif menggalang donasi untuk aksi unjuk rasa besar-besaran terhadap kebijakan Bupati Pati Sudewo yang menaikkan tarif Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) hingga 250 persen.
Kekecewaan masyarakat di Pati semakin memuncak setelah Bupati Pati, Sudewo menantang masyarakat yang tidak setuju dengan kebijakannya menaikkan tarif PBB hingga 250 persen. Sudewo menantang rakyat untuk berdemo.
"Siapa yang melakukan penolakan, silakan lakukan. Jangan hanya 5.000 orang, 50 ribu orang pun suruh kerahkan, saya tidak akan gentar. Saya tidak akan mengubah keputusan," demikian potongan video pernyataan Bupati Pati, Sudewo yang menantang masyarakat untuk berdemo jika tidak setuju dengan kebijakannya. Video ini beredar luas di media sosial.
Tantangan ini langsung direspons oleh masyarakat Kabupaten dengan menggalang donasi untuk aksi unjuk rasa besar-besaran. Massa aksi menjadwalkan demonstrasi besar-besaran pada 12-13 Agustus mendatang.
Namun, penggalangan donasi untuk demo tolak tarif PBB naik 250 persen ini berujung ricuh setelah petugas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pati mendatangi posko aliansi masyarakat Pati bersatu di sekitar Alun-alun Pati, Selasa (5/8/2025). Dialog antara massa aksi dan petugas sempat terjadi, namun berlangsung alot.
Petugas Satpol PP Pati akhirnya membubarkan posko penggalangan donasi untuk aksi. Tak hanya membubarkan aksi penggalangan donasi, petugas Satpol PP Kabupaten Pati juga merampas dan menyita logistik hasil donasi warga.
Petugas membawa hasil donasi yang dikumpulkan dengan susah payah oleh massa. Logistik seperti air mineral dalam kemasan dan lainnya dinaikkan ke mobil truk Satpol PP.
Massa aksi kian kesal dengan perlakuan Satpol PP hingga akhirnya menduduki truk Satpol PP. Massa juga berusaha merebut kembali barang-barang hasil donasi bahkan melempar kardus ke jalan.
Adu mulut antara massa aksi dan petugas Satpol PP pun tak terelakkan.
Suasana semakin memanas ketika Plt Sekda Pati, Riyoso mengetahui adu mulut petugas Satpol PP dan massa memanasa. Satpol PP kemudian menarik Riyoso kembali ke kantor Bupati Pati.
Koordinator massa aksi demo tolak tarif PBB naik 250 persen, Supriyono, mengaku kecewa dengan Pemkab Pati yang menyita hasil donasi yang dikumpulkan masyarakat sejak 1 Agustus 2025.
Apalagi, massa aksi unjuk rasa telah memberkan surat pemberitahuan tentang kegiatan tersebut kepada kepolisian dan Bupati Pati.
"Donasi air mineral dari masyarakat Kabupaten Pati. Kami memprotes tindakan tersebut, karena kita sudah memberikan surat pemberitahuan aksi penggalangan donasi untuk aksi 13 Agustus 2025, suratnya sudah kami kirim ke pak Kapolresta dan kirim ke Bupati," jelas Supriyono kepada wartawan di lokasi penggalangan donasi, Selasa (5/8/2025).
Dia mengaku kesal sehingga naik ke atas truk dan berusaha mengambil hasil donasi yang disita petugas. Dia menilai Pemkab Pati arogan terhadap masyarakat.
"Ya karena saya tadi datang belakangan ada satu truk yang dimuat Satpol PP, kami minta donasi diturunkan kembali," jelasnya.
PBB Naik 250 Persen
Laman resmi BPK RI memuat informasi mengenai keputusan Pemerintah Kabupaten Pati melakukan penyesuaian tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sebesar 250 persen pada tahun 2025.
Bupati Pati menetapkan keputusan menaikkan PBB hingga 250 persen setelah melalui rapat intensifikasi PBB-P2 bersama para camat dan anggota Pasopati di Kantor Bupati Pati.
Laman resmi Humas Kabupaten Pati menyebutkan bahwa Bupati Pati menjelaskan penyesuaian tarif PBB bertujuan untuk meningkatkan pendapatan daerah guna mendukung berbagai program pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik.
Bupati Sudewo membandingkan penerimaan PBB di Pati dengan kabupaten lain, seperti Jepara, Kudus, dan Rembang. Penerimaan PBB di Pati hanya sebesar Rp29 miliar, padahal wilayah Pati secara geografis dan potensi lebih besar.
Sementara penerimaan PBB daerah lain seperti Jepara mencapai Rp75 miliar, serta Rembang dan Kudus masing-masing Rp50 miliar. (*)
