Susi Pudjiastuti ke Prabowo: sebagai Rakyat Bapak, Sangat Sangat Prihatin dan Luar Biasa Terluka

  • Bagikan
Susi Pudjiastuti. Foto: dok/JPNN.com

FAJAR.CO.ID, JAKARTA -- Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti meluapkan kekecewaannya terhadap pengelolaan Pantai Timur Pangandaran.

Kekecewaan Susi Pudjiastuti itu memuncak saat ikut menghadiri rapat yang membahas terkait pengkavlingan izin Keramba Jaring Apung (KJA) di Pantai Timur Pangandaran, Rabu (6/8).

Susi Pudjiastuti yang juga dikenal sebagai pengusaha asal Pangandara lantas mengungkap kekecewaan tersebut melalui unggahan di media sosialnya. Dalam ciutannya di media sosial, dia menyentil Presiden Prabowo Subianto, Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg), hingga Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi.

"Pak Presiden @prabowo @Kemensetneg, @setkabgoid @DediMulyadi71, mohon perhatiannya. hari ini saya sebagai rakyat Bapak, sangat sangat prihatin dan luarbiasa terluka," ungkap Susi Pudjiastuti dilansir dari akun media sosialnya, Rabu (6/8).

Susi Pudjiastuti lantas mengungkap jika dirinya ikut menghadiri atas pengkavlingan izin KJA di Pantai Timur Pangandaran, pada Rabu.

Yang membuat dirinya kecewa karena ternyata Pantai Timur Pangandaran sudah diberikan izin kepada tiga perusahaan untuk membuat KJA.

"Seharusnya 3 Perusahaan ini tidak bisa dapat ijin. Dulu Bapak Presiden @prabowo
waktu berperahu, sudah berjanji," kata Susi Pudjiastuti.

Dia menyebut, janji untuk tidak memberikan izin kepada perusahaan untuk membuat KJA tersebut sangat dihargai oleh masyarakat setempat. Masyarakat setempat berharap bagan-bagan bambu diganti agar Pantai Pangandaran lebih indah dan perikanan tangkap lebih produktif lagi.

Adapun alasan warga menolak adanya KJA karena dianggap menganggu aktivitas aktivitas pariwisata, merusak estetika laut, dan tidak sesuai zonasi tata ruang kawasan wisata.

Diketahui Pantai Timur Pangandaran merupakan salah satu destinasi wisata dan menjadi salah satu objek mata mencarian dari warga setempat.

Maka tidak heran, warga setempat sempat melakukan aksi pada 24 Juli lalu, warga dan pengusaha wisata air menyampaikan penolakannya dan meminta agar KJA dibatalkan.

Pembatalan ini juga disebutkan demi keberlangsungan ekosistem laut dan ekonomi masyarakat lokal.

Selain itu, Pangandaran utamanya parawisata dan perikanan nelayan, bukannya keramba investasi yang merusak pemandangan serta aktivitas nelayan. (fajar)

Dapatkan berita terupdate dari FAJAR di:
  • Bagikan