Tag: bivitri susanti - FAJAR

Amplop Hajatan Bisa Kena Pajak, Ary Prasetyo: Kacau Pengelolaan Negara Ini

Banyak Pakar Menegaskan Vonis Hakim Keliru, Tom Lembong: Saya Semakin Yakin, Indonesia Bangsa Terbaik di Dunia

Aksi Heroik Jastin Bantu Ambulans Viral di Media Sosial, Bupati Maros Ikut Tersentuh

Link Video “Kendari 1 vs 7” Viral di TikTok dan X, Waspada Jebakan Berbahaya

Netizen Bagikan Paparan Sound Horeg hingga 130 DB, Kebisingan Ekstrem yang Sangat Berbahaya

Beda Pandangan Dua Pakar Terkait Cantelan Hukum yang Digunakan Purnawirawan TNI Memakzulkan Gibran

Nasional | Kamis, 3 Juli 2025 15:11 PMKamis, 3 Juli 2025 15:11 PM

Pemakzulan Gibran Sesuai Pasal 7A dan 7B, Pakar Hukum Tegaskan DPR Harus Bahas

Pakar Hukum Bivitri Susanti Soroti Legalitas Tambang di Raja Ampat: Resmi Tak Selalu Benar

Gelombang Penolakan Berbagai Revisi UU, Bivitri Susanti: Kita Sedang Berjuang dalam Otoritarianisme

Nilai DPR Tentakel Kekuasaan, Bivitri Sebut Indonesia Seakan Demokrasi Padahal Cenderung Otoritarianisme

Prabowo Punya Waktu 30 Hari Tandatangani UU TNI Setelah Disahkan DPR, Bivitri: Yakin Ga Sampai 3 Hari Kelar

Menhan Bilang Tak Ada Intervensi Presiden di RUU TNI Tapi Utut Temui Prabowo Jelang Pengesahan, Pengamat: Perintah Jelas

Pakar Hukum Tata Negara Bivitri: Tidak Ada Checks and Balances dalam RUU TNI

Bivitri Susanti Sindir Ketua Komisi I yang Temui Prabowo Sebelum Pengesahan RUU TNI: Perintah Memang Sudah Jelas

UU TNI Tinggal Ditandatangani Presiden Prabowo, Bivitri Susanti: Yakin Nggak akan sampai 30 Hari Kelar

TNI di Jabatan Sipil, Pakar Hukum Ingatkan Risiko Demokrasi Otoriter

Bivitri Kritik Sentil Rapat Tertutup DPR di Hotel Mewah: Anggaran Siapa yang Dipakai? Katanya Efisiensi?

Kritik Rencana Presiden Prabowo Bangun Penjara Khusus Koruptor, Bivitri Susanti: Bombastis Banget, Uangnya Ada?

Pertanyakan Rencana Prabowo Bangun Penjara Khusus Koruptor, Bivitri Singgung UU Perampasan Aset dan Pelemahan KPK

Pencari Bekicot Dipaksa Mengaku Maling, Bivitri: Ini Penyalahgunaan Wewenang

Ahmad Dhani Sarankan Perjodohan Wanita Indonesia dengan Pemain Naturalisasi, Bivitri Susanti: Siapa Sih yang Milih Dia Jadi Dewan?

Bivitri Susanti: Pendekatan Militeristik Pemerintah Abaikan Partisipasi Publik

Prabowo Bakal Kembali Retreat Kepala Daerah di Tahun 2026, Bivitri Susanti: Militerismenya Nggak Ketolong

Wacana Sumbangan untuk Makan Siang Gratis, Bivitri: Urusan Publik dan Privat dalam Negara Republik Harus Dipisahkan

OCCRP Masukkan Jokowi Tokoh Terkorup Sedunia, Bivitri: Jurnalisme Melaporkan Hal-hal yang Tak Dapat Diurai Sistem Hukum yang Korup

Ekspresi Jokowi Tampak Puas Hasto Jadi Tersangka, Pakar Hukum: Pimpinan KPK Baru Pilihan Jokowi

Pakar: Pembajakan Demokrasi Dilakukan Partai Politik, KPK dan MK Jadi Korban

Pengamat: Partai Politik Jadi Aktor Utama Pembajakan Demokrasi

Kabinet Prabowo Diisi 107 Orang, Pakar Hukum Tata Negara: Bebani APBN, Bakal Timbulkan Banyak Masalah

Pakar Hukum Sebut Larangan Unjuk Rasa di UIN Alauddin Makassar Cederai Demokrasi

Tidak Ada Postingan Lagi.

Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.