Headline

Untuk Pertama Kali, Takalar Terima Penghargaan Tertinggi dari Kemendagri

Soal Empat Desa di Konawe, Kemendagri: Ada, Tetapi Tata Kelola Belum Optimal

Nasional
3 minggu

FAJAR.CO.ID,JAKARTA– Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) membeberkan hasil temuan tim investigasi yang telah diterjunkan ke Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara. Hasilnya, Kemendagri menyebutkan empat desa

Ada Kuota CPNS Khusus Disabilitas dan Putra/Putri Papua di Kemendagri

Headline, Nasional
4 minggu

FAJAR.CO.ID, JAKARTA– Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) membuka seleksi calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Tahun Anggaran 2019. Total ada 370 formasi yang terdiri dari

Desa Fiktif di Konawe, Kemendagri Kumpulkan Fakta

Nasional
4 minggu

FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengirimkan tim beranggota 13 orang untuk mengumpulkan data terkait dugaan adanya desa fiktif di Kabupaten Konawe,

Kemendagri Sebut 2.357 ASN Korupsi Menunggu Dipecat

Hukum, Nasional
4 bulan

FAJAR.CO.ID, JAKARTA– Kemendagri (Kementerian Dalam Negeri) melalui Direktorat Jenderal Otonomi Daerah (Ditjen Otda), mendorong penegakkan hukum bagi kepala daerah maupun aparatur sipil negara

Pemkab Solok Selatan Setuju Pulihkan Hak drg Romi Syofpa

Nasional
4 bulan

FAJAR.CO.ID, JAKARTA– Pemkab Solok Selatan akhirnya memutuskan untuk mengembalikan hak drg Romi Syofpa Ismael sebagai calon yang lolos tes pegawai negeri sipil (PNS)

Kemendagri Tak Terbitkan Izin FPI, Ini Respos Senayan

Nasional
4 bulan

FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Kemendagri (Kementerian Dalam Negeri) belum juga menerbitkan izin surat keterangan terdaftar (SKT) Front Pembela Islam (FPI). Ini memicu perdebatan berbagai

Izin SKT FPI Tak Terbit, Dahnil: Ayolah Setop Kebencian Politik

Nasional
4 bulan

FAJAR.CO.ID, JAKARTA– Izin SKT FPI terus menuai polemik akibat masih tertahan di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Sejumlah asumsi pun bermunculan. Juru bicara Ketua

Habib Novel Bamukmin: Baru di Rezim Ini FPI Dipersulit

Nasional
4 bulan

FAJAR.CO.ID, JAKARTA-– Habib Novel Bamukmin menuding ada banyak kepentingan politik, yang menyebabkan pemerintah belum menerbitkan perpajangan surat keterangan terdaftar (SKT) Front Pembela Islam

Kemendagri Siapkan Wagub Kepri, Isdianto Plt Gubernur

Hukum, Nasional
5 bulan

FAJAR.CO.ID, JAKARTA– Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) akan menunjuk Wakil Gubernur Kepulauan Riau (Kepri), Isdianto sebagai pelaksana tugas (Plt) Gubernur Kepri. Hal ini menyusul

Dana Bantuan Parpol Kurang Rp4 Miliar, Kemendagri Rp1,9 Triliun

Nasional, Politik
6 bulan

FAJAR.CO.ID, JAKARTA – DPR berjanji memberikan perhatian serius pada pagu indikatif bantuan dana parpol, yang pada APBN 2020 ternyata kurang sekitar Rp4,4 miliar.

Mendagri Evaluasi Perpanjangan Izin FPI

Nasional
6 bulan

FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Front Pembela Islam (FPI) akhirnya mengajukan perpanjangan surat keterangan terdaftar (SKT), ke Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam

1 Juni, Seluruh ASN Wajib Upacara Ya!

Nasional
6 bulan

FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Mendagri, Tjahjo Kumolo dijadwalkan akan menjadi Inspektur Upacara pada Peringatan Hari Lahir Pancasila yang jatuh pada Sabtu, 1 Juni 2019.

THR untuk Honorer, Kemendagri Serahkan ke Setiap Instansi

Nasional
7 bulan

FAJAR.CO.ID, JAKARTA–Para PNS bakal mendapat tunjangan hari raya alias THR sebesar take home pay dan gaji ke-13, sementara untuk pegawai honorer masih belum

Terbit PP No.13/2019, Pengawasan Kinerja Pemda Kian Ketat

Nasional
9 bulan

FAJAR.CO.ID–Presiden RI, Joko Widodo baru saja menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 13 Tahun 2019, tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Dengan PP

Jadi Calon Plt Kadis Kesehatan, Ini Tanggapan Junus Sirante

Daerah
9 bulan

FAJAR.CO.ID, MAKALE — Polemik Plt Kadis Kesehatan yang dijabat Nicodemus Biringkanae segera berakhir. Pasalnya, Dr Ir Junus Sirante yang saat ini menjabat kepala

Pemkab/Pemkot Belum Bentuk PPID, Ini Dampaknya

Makassar
1 tahun

FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Di era reformasi, keterbukaan informasi menjadi tuntutan publik yang wajib dipenuhi. Pemerintah pun melahirkan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang

Hadapi Pemilu 2019, Kemendagri Himbau Masyarakat Jaga Stabilitas Kemanan

Nasional
1 tahun

FAJAR.CO.ID, JAKARTA– Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengajak semua lapisan masyarakat untuk mendukung terselenggaranya Pemilu 2019 agar berjalan dengan baik. Perbedaan pilihan dalam perhelatan

Jadi Garda Terdepan Negara, Pemerintah Perkuat Peran Camat

Nasional
1 tahun

FAJAR.CO.ID, JAKARTA-Jadi garda terdepan bangsa, camat tapal batas Indonesia dapat perhatian dari pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Camat pada

Kepala Daerah Terpilih yang Berstatus Tersangka Tetap Dilantik

Pilkada
1 tahun

FAJAR.CO.ID — Calon kepala daerah terpilih yang menyandang status tersangka tetap bisa dilantik. Hal itu sesuai dengan aturan Undang-undang nomor 10 tahun 2016

Besok Libur Nasional, Saatnya Memilih!

Pilkada
1 tahun

FAJAR.CO.ID — Presiden Jokowi menerbitkan Keppres Nomor 15 Tahun 2018, menetapkan hari pelaksanaan Pilkada Serentak 27 Juni 2018 sebagai hari libur nasional. Terbitnya

Kemendag Gelar Pasar Murah, Paket Sembako Cuma Rp50 Ribu

Berkah Ramadan
2 tahun

FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Demi memenuhi kebutuhan warga Makassar jelang Hari Raya Idul Fitri, Kementerian Perdagangan (Kemendag) menggelar pasar murah di Kota Makassar yang di pusatkan

DPRD DKI Kritik Surat Edaran Kemendagri soal APBD untuk THR

Jabodetabek
2 tahun

FAJAR.CO.ID — Surat edaran Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) agar daerah memberikan gaji ke-13 dan THR dari APBD menuai kritikan. Kali ini datang dari

Gerindra: Patut Diduga e-KTP yang Tercecer di Bogor Terkait Pilpres 2019

Pilpres 2019, Politik
2 tahun

FAJAR.CO.ID — Ketua DPP Partai Gerindra, Habiburokhman, menduga ribuan KTP elektronik milik warga Sumatera Selatan (Sumsel) yang ditemukan di Kabupaten Bogor, Jawa Barat

Jangan Anggap Enteng e-KTP yang Tercecer di Bogor!

Nasional
2 tahun

FAJAR.CO.ID — Senator Dapil DKI, Dailami Firdaus, Senin (28/5), menegaskan bahwa penemuan KTP elektronik atau e-KTP di Bogor tidak bisa dipandang sebelah mata