FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pemerintah pusat masih memberlakukan aturan moratorium pemekaran daerah otonom baru (DOB). Ada 314 usulan yang masuk dari semua wilayah se-Indonesia.
FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah mengharapkan dokumen Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) DKI Jakarta tahun 2020 segera diteken
FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Kementerian Dalam Negeri mengapresiasi Kinerja Positif Pusat Pelaporan dan Transaksi Keuangan (PPATK), atas berbagai capaiannya yang dipaparkan dalam refleksi akhir
FAJAR.CO.ID — Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memastikan Peraturan KPU (PKPU) terkait pencalonan dalam Pilkada 2020 yang tercatat dengan Nomor 18 Tahun 2019 tentang
FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Kabupaten Takalar untuk pertama kalinya menerima penghargaan Swasti Saba Wistara dari Kementerian Dalam Negeri di Jakarta, Selasa, 18 November 2019.
FAJAR.CO.ID,JAKARTA– Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) membeberkan hasil temuan tim investigasi yang telah diterjunkan ke Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara. Hasilnya, Kemendagri menyebutkan empat desa
FAJAR.CO.ID, JAKARTA– Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) membuka seleksi calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Tahun Anggaran 2019. Total ada 370 formasi yang terdiri dari
FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengirimkan tim beranggota 13 orang untuk mengumpulkan data terkait dugaan adanya desa fiktif di Kabupaten Konawe,
FAJAR.CO.ID, JAKARTA– Kemendagri (Kementerian Dalam Negeri) melalui Direktorat Jenderal Otonomi Daerah (Ditjen Otda), mendorong penegakkan hukum bagi kepala daerah maupun aparatur sipil negara
FAJAR.CO.ID, JAKARTA– Pemkab Solok Selatan akhirnya memutuskan untuk mengembalikan hak drg Romi Syofpa Ismael sebagai calon yang lolos tes pegawai negeri sipil (PNS)
FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Kemendagri (Kementerian Dalam Negeri) belum juga menerbitkan izin surat keterangan terdaftar (SKT) Front Pembela Islam (FPI). Ini memicu perdebatan berbagai
FAJAR.CO.ID, JAKARTA– Izin SKT FPI terus menuai polemik akibat masih tertahan di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Sejumlah asumsi pun bermunculan. Juru bicara Ketua
FAJAR.CO.ID, JAKARTA-– Habib Novel Bamukmin menuding ada banyak kepentingan politik, yang menyebabkan pemerintah belum menerbitkan perpajangan surat keterangan terdaftar (SKT) Front Pembela Islam
FAJAR.CO.ID, JAKARTA– Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) akan menunjuk Wakil Gubernur Kepulauan Riau (Kepri), Isdianto sebagai pelaksana tugas (Plt) Gubernur Kepri. Hal ini menyusul
FAJAR.CO.ID, JAKARTA – DPR berjanji memberikan perhatian serius pada pagu indikatif bantuan dana parpol, yang pada APBN 2020 ternyata kurang sekitar Rp4,4 miliar.
FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Front Pembela Islam (FPI) akhirnya mengajukan perpanjangan surat keterangan terdaftar (SKT), ke Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam
FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Mendagri, Tjahjo Kumolo dijadwalkan akan menjadi Inspektur Upacara pada Peringatan Hari Lahir Pancasila yang jatuh pada Sabtu, 1 Juni 2019.
FAJAR.CO.ID, JAKARTA–Para PNS bakal mendapat tunjangan hari raya alias THR sebesar take home pay dan gaji ke-13, sementara untuk pegawai honorer masih belum
FAJAR.CO.ID–Presiden RI, Joko Widodo baru saja menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 13 Tahun 2019, tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Dengan PP
FAJAR.CO.ID, MAKALE — Polemik Plt Kadis Kesehatan yang dijabat Nicodemus Biringkanae segera berakhir. Pasalnya, Dr Ir Junus Sirante yang saat ini menjabat kepala
FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Di era reformasi, keterbukaan informasi menjadi tuntutan publik yang wajib dipenuhi. Pemerintah pun melahirkan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
FAJAR.CO.ID, JAKARTA– Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengajak semua lapisan masyarakat untuk mendukung terselenggaranya Pemilu 2019 agar berjalan dengan baik. Perbedaan pilihan dalam perhelatan
FAJAR.CO.ID, JAKARTA-Jadi garda terdepan bangsa, camat tapal batas Indonesia dapat perhatian dari pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Camat pada
FAJAR.CO.ID — Calon kepala daerah terpilih yang menyandang status tersangka tetap bisa dilantik. Hal itu sesuai dengan aturan Undang-undang nomor 10 tahun 2016
0 Komentar
