Headline

Induksi Calon Asisten, Lukman Umar: Bekerja di Ombudsman RI Harus Ikhlas

Ombudsman Buka Layanan Konsultasi dan Pengaduan di Sampaga

Sulbar
6 bulan

FAJAR.CO.ID, MAMUJU – Mendekatkan dan mempermudah pelayanan kepada masyarakat adalah salah satu prinsip dasar layanan publik sebagaimana yang tertuang dalam UU 25/2009. Merespons

Sekolah Favorit Rentan Pungli, Ombudsman Dorong Sistem Zonasi Berlaku 100 Persen

Headline, Nasional, Pendidikan
7 bulan

FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Ombudsman Republik Indonesia (ORI) mendukung pemberlakuan sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB). Mereka bahkan mendorong agar sistem zonasi

Terkait PPDB, Onbudsman Terima Tiga Aduan Ortu

Makassar, Pendidikan
7 bulan

FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Ombudsman Kota Makassar (OKM) menerima tiga aduan dari masyarakat terkait proses penerimaan peserta didik baru (PPDB) tahun 2019. Dua aduan

Cegah Praktik Jual Beli Kursi, Ombudsman Kawal Penerapan Sistem Zonasi PPDB

Pendidikan, Sulbar
7 bulan

Fajar.co.id, Mamuju — Tim Ombudsman RI Sulbar kembali menerjunkan tim pemantau PPDB di sejumlah sekolah, Selasa (18/06/2019). Tim akan konsen memantau impelementasi penerapan

Ombudsman: Pelayanan Pengurusan Administrasi Kependudukan di Disdukcapil Masih Kacau

Netizen, Peristiwa, Sulbar
8 bulan

Fajar.co.id – Asisten Ombudsman RI Sulawesi Barat , Sekarwuni Manfaati, mengatakan, sampai hari ini tim Ombudsman masih sering menerima pengaduan terkait pelayanan di

Benahi Pelayanan Publik, Ombudsman Bekali OPD Lingkup Pemda Mamasa

Sulbar
10 bulan

Fajar.co.id, Mamuju — Peningkatkan kualitas pelayanan publik, Tim Ombudsman Sulbar melakukan sosialisasi penyusunan standar pelayanan publik melibatkan jajaran OPD unit penyelenggara layanan publik

Hadir di Mamuju Tengah, Ombudsman Sulbar Lakukan Sosialisasi di Lingkup OPD

Sulbar
10 bulan

Fajar.co.id, Mamuju – Upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik di Mamuju Tengah terus dilakukan. Ombudsman Sulbar pun melakukan sosialisasi terkait pelayanan publik yang optimal,

Bangun Pelayanan Publik, Gowa Teken MoU bersama Ombudsman RI

Daerah
10 bulan

FAJAR.CO.ID–Dalam rangka peningkatan percepatan pelayanan publik dan penyelesaian laporan masyarakat, Wakil Bupati Gowa, Abd Rauf Malaganni menandatangani Nota Kesepahaman dengan Ombudsman RI. Bersama

Mangkir dari Panggilan Ombudsman, Timsel Bawaslu Zona II Bakal Dipanggil Paksa

Sulbar
10 bulan

Fajar.co.id, Mamuju – Enggan menghadiri undangan konsiliasi yang dilaksanakan Ombudsman RI Sulbar, oknum Timsel Bawaslu Zona II selaku terlapor dinilai tidak menghargai Ombudsman

Hebat.. Ombudsman Sulbar Masuk Lima Besar Kinerja Terbaik Se-Indonesia

Nasional
11 bulan

Fajar.co.id, Palembang — Ombudsman RI Kantor Perwakilan Sulawesi Barat menerima penghargaan Apresiasi Tinggi Kinerja Tahun 2018 atas capaian penyelesaian laporan masyarakat melampaui target

Layani Pengaduan Pungli, Ombudsman akan Buka Pos Aduan di Tiap Provinsi

Hukum
1 tahun

FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Lembaga Survei Indonesia (LSI) merilis survei “tren persepsi public tentang demokrasi, korupsi dan intoleransi” pada, Senin (24/9) kemarin. Dalam laporan

Belum Setahun, Ombudsman Sudah Terima 276 Aduan

Sulsel
1 tahun

FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Sebanyak 276 laporan masyarakat telah diterima Ombudsman Republik Indonesia (RI) Perwakilan Sulawesi Selatan. Aduan terkait pelayanan publik itu telah masuk

Laporan ASN Penuhi Syarat, Ombudsman Segera Panggil Bupati Takalar

Hukum
1 tahun

FAJAR.CO.ID, TAKALAR — Laporan Aparatur Sipil Negara (ASN) Takalar ke Ombudsman terkait amburadulnya mutasi yang dilakukan Bupati Takalar, H Syamsari Kitta, akhirnya dinyatakan memenuhi

Ombudsman RI Tak Temukan Pelanggaran, Sebut PPDB Sulsel Masih Terbaik

Pendidikan
2 tahun

FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Ombudsman RI melakukan pertemuan dengan Dinas Pendidikan Provinsi Sulsel, Selasa (10/7/2018) yang difasilitasi Komisi E DPRD Sulsel bertempat di lantai

Pemerintah Cepat soal Gaji BPIP, Giliran Nasib Honorer Lambat

Nasional
2 tahun

FAJAR.CO.ID — Ombudsman Republik Indonesia menyoroti kebijakan pemerintah menggelontorkan gaji dan tunjangan besar untuk para pejabat Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP). Komisioner Ombudsman,

Saran Ombudsman soal TKA di Sulteng yang Sulit Terdeteksi

Daerah
2 tahun

Ombudsman akan Panggil Anies Baswedan Minggu Depan

Jabodetabek
2 tahun

JAKARTA – Dugaan malaadministrasi yang dilakukan oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dalam penataan kawasan tanah abang membuat Ombudsman harus bersikap. Anies Baswedanberencananya akan dipanggil

Dampak Limbah Mercuri, Warga Buru Mengadu pada Ombudsman

Daerah
2 tahun

Ditegur Ombudsman, Sandi Siap Ungkap Survei Kepuasan Jalan Jatibaru

Jabodetabek
2 tahun

FAJAR TREND – Menanggapi koreksi Ombudsman terkait rekayasa lalu lintas kawasan Jalan Jatibaru, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Wakil Gubernur DKI Jakarta, Sandiaga Uno,

Dishub DKI Sebut Kinerja Lalu Lintas Jalan Jatibaru Tidak Terkait Ombudsman

Jabodetabek
2 tahun

FAJAR TREND – Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta enggan mengundang Ombudsman dalam rapat pembahasan hasil kajian Pemprov DKI Jakarta bersama Ditlantas Polda Metro Jaya,

Diprotes Keras Ombudsman Terkait PKL Tanah Abang, Sandiaga Uno Bilang Begini….

Jabodetabek
2 tahun

JAKARTA – Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno mengapresiasi koreksi dari Ombudsman Republik Indonesia (ORI) tentang penataan Tanah Abang. Sandi mengaku sudah membaca seluruh masukan dan menilai koreksi Ombusman

Cegah Potensi Maladministrasi Selama Pilkada, Ombudsman Sulbar Pantau ASN Mamasa dan Polman

Pilkada, Sulbar
2 tahun

FAJAR.CO.ID, MAMUJU – Ombudsman Republik Indonesia Kantor Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat terus berupaya mencegah terjadinya praktik maladministrasi pelayanan publik selama dalam tahapan Pilkada

Temukan Pasien Ditandu, Kepala Ombudsman Ingin Temui Bupati

Sulbar
2 tahun

FAJAR.CO.ID, MATENG — Pelayanan kesehatan di Kabupaten Mamuju Tengah disorot Ombudsman RI Sulawesi Barat. Terkait munculnya pasien partus yang ditandu seadanya di Desa Salu

Makassar dan Bone Masuk Zona Kuning Dalam Penerapan UU Pelayanan Publik

Makassar, Ragam
2 tahun

FAJAR.CO.ID, MAKASSAR–Kota Makassar ternyata masih dalam penilaian zona kuning pada penerapan Undang-undang Pelayanan Publik Nomor 25 Tahun 2009. Zona ini merupakan salah satu