Tag: Pakar hukum - FAJAR

Logo One Piece Dianggap Ancaman padahal Dulu Dipakai Gibran, Tere Liye: Kabar Buruk Buat Bangsa Ini

Jatuh Korban Lagi, Ibu Muda Meninggal saat Menonton Sound Horeg, Kepalanya Sempat Pusing

Viral Penumpang Teriak Bom, Netizen Sayangkan Respon Petugas Lion Air

Kafe dan Resto Mulai Hindari Lagu-lagu Hits Indonesia, Armand Maulana Respons Begini

Kanal Jadi Medan Meski Tak Ada Masalah, Begini Kronologi Perang Kelompok Viral di Makassar

Prabowo Beri Amnesti dan Abolisi, Pakar Hukum: Ada Nuansa Peradilan Politik

Nasional, Politik | Selasa, 5 Agustus 2025 15:41 PMSelasa, 5 Agustus 2025 15:41 PM

Soal Vonis Tom Lembong karena Ekonomi Kapitalis, Mahfud MD: Kapitalis itu Apa?

Sebut Vonis Tom Lembong Salah, Mahfud MD: Hanya Jalankan Perintah Atasan, Hakim Tak Paham Bedanya Ide dan Norma

Kasus Hasto Kristiyanto, Akademisi hingga Pakar Hukum Soroti Potensi Kriminalisasi

Kejagung Jadikan Riza Chalid Tersangka, Pakar Hukum: Pertaruhan Besar

Rangkap Jabatan Kembali Dipertontonkan, Wamenpora Taufik Hidayat Jadi Komisaris PLN EPI

Pemakzulan Gibran Sesuai Pasal 7A dan 7B, Pakar Hukum Tegaskan DPR Harus Bahas

Tegaskan Syarat Pemakzulan Gibran Terpenuhi, Pakar Hukum Ungkap Realitas Politik

Pakar Hukum Bivitri Susanti Soroti Legalitas Tambang di Raja Ampat: Resmi Tak Selalu Benar

Meski Bareskrim Nyatakan Identik dan Otentik, Pakar Hukum: Hasil Forensik Polri Bukan Pembuktian Final, Perlu Pembanding

TNI di Jabatan Sipil, Pakar Hukum Ingatkan Risiko Demokrasi Otoriter

RUU TNI Tuai Kritikan Tajam, Pakar Hukum: Setelah Terpilih, Keinginan Rakyat Diabaikan

Pakar Hukum Nilai Sidang Tom Lembong Berpotensi Jadi Peradilan Sesat, Ini Alasannya

Profil Hasjim Djalal, Diplomat dan Pakar Hukum Laut Internasional yang Telah Berpulang

Ramai Sorotan Protokoler Pejabat Diistimewakan di Jalan, Bivitri Susanti: Itulah Bentuk Feodalisme

OCCRP Masukkan Jokowi Tokoh Terkorup Sedunia, Bivitri: Jurnalisme Melaporkan Hal-hal yang Tak Dapat Diurai Sistem Hukum yang Korup

Janji Hukum Tak Ditunaikan

Presiden Prabowo Wacanakan Pilkada Dipilih DPRD, Pakar Hukum: seperti Zaman Orba

Clara Shinta Dituduh Penyebar Video Gus Miftah, Pakar Hukum: Salah Total, Penyebar Pertama adalah Akun Youtube PCNU

Pengamat: Partai Politik Jadi Aktor Utama Pembajakan Demokrasi

Kabinet Prabowo Diisi 107 Orang, Pakar Hukum Tata Negara: Bebani APBN, Bakal Timbulkan Banyak Masalah

Pakar Hukum: Perbandingan Gaji Hakim dan Anggota DPR Bagaikan Langit dan Bumi

Urung Periksa Kaesang Pangarep, Pakar Hukum Sebut KPK Sudah Menjadi Banci

Begini Penjelasan Pakar Hukum Tata Negara Soal Putusan MK Terkait Ambang Batas Pilkada dan Syarat Umur

PDIP Bisa Usung Sendiri Cagub di Jakarta Usai MK Ubah Aturan, Pakar Hukum Sebut Pilkada Jakarta Makin Riuh

Tidak Ada Postingan Lagi.

Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.