Greenpeace: Pak Jokowi Kalau Anda Peduli dengan Korban Bencana, Cabut UU Ciptaker dan Minerba

Nasional
2 hari

FAJAR.CO.ID, JAKARTA– Organisasi lingkungan hidup internasional, Greenpeace Indonesia ikut menyoroti banjir besar yang melanda beberapa daerah, terutama di Kalimantan Selatan yang hingga saat

BEM UI Desak SKB FPI Dicabut, Ferdinand: Dulu Juga UU Ciptaker Ditolak, tapi Negara Tetap Jalan

Nasional
2 minggu

FAJAR.CO.ID, JAKARTA– Politikus Ferdinand Hutahaean ikut menanggapi pernyataan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM ) Universitas Indonesia (UI) terkait polemik Surat Keputusan Bersama (SKB) pembubaran

BEM SI Kembali Demo, Remy Tegaskan Gelombang Massa Tak akan Berhenti

Nasional
2 bulan

FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI), kembali menggelar unjuk rasa atau demo tolak UU Cipta Kerja di sekitar Istana

Buruh Ancam Tak akan Berhenti Demo, Sampai DPR Lakukan Hal Ini

Nasional
2 bulan

FAJAR.CO.ID, JAKARTA– Masa buruh bergerak turun ke jalan melakukan unjuk rasa penolakan Undang-Undang (UU) Nomor 11/2020 tentang Cipta Kerja. Aksi itu bagian dari

Salah Ketik di UU Ciptaker, Pejabat Sesneg Kena Sanksi

Nasional
2 bulan

FAJAR.CO.ID, GOWA — Kementerian Dalam Negeri melalui Komponen IPDN menggelar sosialisasi Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Omnibus Law), di IPDN

Staf Ahli Kemendagri: UU Cipta Kerja, Indonesia Siap Songsong Bonus Demografi

Nasional
2 bulan

FAJAR.CO.ID, GOWA — Presiden Joko Widodo resmi meneken Undang-Undang (UU) Cipta Kerja. Naskah UU dengan jumlah halaman 1.187 tersebut juga sudah bisa diakses

UU Cipta Kerja Salah Ketik, Pakar Tawarkan Tiga Opsi ke Jokowi

Hukum
3 bulan

FAJAR.CO.ID, MAKASSAR – Pakar Hukum Tata Negara Universitas Muslim Indonesia Makassar, Fahri Bachmid menyoroti perihal kesalahan pengetikan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020

Pasal Pendidikan Tetap Masuk UU Ciptaker, Begini Respons Komisi X DPR

Nasional
3 bulan

FAJAR.CO.ID, JAKARTA- Ketua Komisi X DPR RI, Syaiful Huda menyarankan para pegiat pendidikan untuk melakukan judicial riview ke Mahkamah Konstitusi (MK). Hal tersebut

Sudah Diteken Tapi Masih Bersoal, Formappi: Pemerintah dan DPR Tidak Becus?

Nasional
3 bulan

FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Undang-Undang Cipta Kerja yang diteken Presiden Joko Widodo (Jokowi) masih memuat kesalahan. Di antaranya, Pasal 5 yang merujuk ke Pasal

UU Cipta Kerja Resmi Berlaku, SPSI: Bak Jatuh Tertimpa Tangga Pula

Makassar
3 bulan

FAJAR.CO.ID, MAKASSAR– “Sudah Jatuh tertimpa tangga pula” sepertinya pepatah itu menggambarkan kondisi masyarakat khususnya buruh dan pekerja yang terkena imbas dari diresmikannya UU

Presiden Resmi Teken UU Ciptaker, Bukhori: Barang Cacat Kok untuk Rakyat?

Politik
3 bulan

FAJAR.CO.ID, JAKARTA– Presiden Jokowi secara resmi telah meneken UU Cipta Kerja pada Senin (2/11). Salinan UU Cipta Kerja setebal 1.187 halaman tersebut telah

Benarkan Ada Kesalahan Ketik di UU Cipta Kerja, Begini Alasan Istana

Nasional
3 bulan

FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno menyadari ada kesalahan tulis atau tipo atas Undang-undang Cipta Kerja (Ciptaker) yang sudah dinomori dan

Presiden Jokowi Resmi Teken UU Cipta Kerja

Nasional
3 bulan

FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi meneken Undang-Undang (UU) Omnibus Law Cipta Kerja. UU tersebut diberi nomor 11 tahun 2020 tentang

Misteri Pasal 46 di UU Cipta Kerja, Begini Respons Demokrat dan PKS

Politik
3 bulan

FAJAR.CO.ID, JAKARTA– Naskah omnibus law Undang-undang Cipta Kerja kembali menjadi sorotan. Sebabnya, Sekretariat Negara mengubah naskah akhir yang diserahkan oleh DPR kepada Istana

Bukhori PKS: Waspada Pasal Karet di UU Cipta Kerja!

Politik
3 bulan

FAJAR.CO.ID, JAKARTA–Anggota Baleg Fraksi PKS, Bukhori Yusuf mengungkapkan bahwa UU Cipta Kerja menyimpan pasal karet di salah satu pasalnya. Temuan ini ia peroleh

Buruh Ancam Demo Besar-besaran, Presiden Jokowi Disarankan Salat Istikharah

Nasional
3 bulan

FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Pengamat politik dari UIN Bandung, Prof Nanat F Natsir menyarankan Presiden Jokowi untuk melakukan salat istikharah terlebih dahulu sebelum menandatangani

Sebut Omnibus Law Manuver Besar, Denny Siregar: Sekarang atau Tidak Sama Sekali

Nasional
3 bulan

FAJAR.CO.ID, JAKARTA– Langkah Presiden Joko Widodo (Jokowi) bersama DPR membuat Omnibus Law Undang-undang Cipta Kerja terus dipuji oleh pegiat media sosial Denny Siregar.

Produsen Mobil Angkat Kaki dari Indonesia, Tengku Zul: Emang UU Ciptaker tidak Ampuh, Tho…?

Nasional
3 bulan

FAJAR.CO.ID, JAKARTA– Wakil Sekretaris Jenderal MUI, Ustaz Tengku Zulkarnain mempertanyakan keampuhan Undang-Undang Cipta Kerja, yang diklaim pemerintah maupun DPR mampu menarik investor untuk

Penghilangan Pasal di UU Cipta Kerja, PKS: Jangan Ugal-ugalan

Politik
3 bulan

FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Naskah draf UU Omnibus Law Cipta Kerja kembali berubah. Selain berubah halaman, ada penghilangan pasal dan substansi bab ‎yang diubah.

Istana Sebut Perubahan Halaman UU Ciptaker Karena Typo, Politikus PKS: Makin Ruwet!

Politik
3 bulan

FAJAR.CO.ID, MAKASSAR– Perubahan halaman Undang-undang Cipta Kerja kembali terjadi setelah DPR mengirim naskah ke Sekretariat Negara (Setneg). Naskah UU Cipta Kerja setebal 812

Era Jokowi di Mata Iwan Sumule: Hanya Otak Somplak yang Masih Mau Menaruh Harapan

Politik
3 bulan

FAJAR.CO.ID, JAKARTA– Masa pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wapres KH Ma’ruf Amin baru berumur setahun. Namun bagi Ketua Majelis Jaringan Aktivis Pro Demokrasi

Rocky Gerung Sindir DPR Soal Halaman UU Ciptaker: yang Untung Malah Toko Kertas

Politik
3 bulan

FAJAR.CO.ID, JAKARTA– Undang-undang Cipta Kerja kembali mengalami perubahan jumlah halaman usai diserahkan DPR ke pemerintah. Jumlah halaman draf final yang diserahkan DPR ke

Istana Akui Komunikasi Publik Buruk, Mardani: Kalau di Sepakbola yang Disalahkan Pelatihnya

Politik
3 bulan

FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Teguran Presiden Joko Widodo kepada para pembantunya tentang buruknya komunikasi publik para menteri Kabinet Indonesia Maju soal omnibus law UU

Ada Penghilangan Pasal di UU Cipta Kerja, Begini Respons Legislator PKS

Politik
3 bulan

FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Anggota DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera mengeluhkan adanya penghilangan pasal dan perubahan substansi, di naskah