FAJAR.CO.ID, JAKARTA– Organisasi lingkungan hidup internasional, Greenpeace Indonesia ikut menyoroti banjir besar yang melanda beberapa daerah, terutama di Kalimantan Selatan yang hingga saat
FAJAR.CO.ID, JAKARTA– Politikus Ferdinand Hutahaean ikut menanggapi pernyataan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM ) Universitas Indonesia (UI) terkait polemik Surat Keputusan Bersama (SKB) pembubaran
FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Ekonom Universitas Wijaya Kusuma (UWK) Surabaya, Profesor Ruswiati Suryasaputra menyebut kehadiran UU no. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja menjadi
FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI), kembali menggelar unjuk rasa atau demo tolak UU Cipta Kerja di sekitar Istana
FAJAR.CO.ID, JAKARTA– Masa buruh bergerak turun ke jalan melakukan unjuk rasa penolakan Undang-Undang (UU) Nomor 11/2020 tentang Cipta Kerja. Aksi itu bagian dari
FAJAR.CO.ID, GOWA — Kementerian Dalam Negeri melalui Komponen IPDN menggelar sosialisasi Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Omnibus Law), di IPDN
FAJAR.CO.ID, GOWA — Presiden Joko Widodo resmi meneken Undang-Undang (UU) Cipta Kerja. Naskah UU dengan jumlah halaman 1.187 tersebut juga sudah bisa diakses
FAJAR.CO.ID, MAKASSAR – Pakar Hukum Tata Negara Universitas Muslim Indonesia Makassar, Fahri Bachmid menyoroti perihal kesalahan pengetikan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
FAJAR.CO.ID, JAKARTA- Ketua Komisi X DPR RI, Syaiful Huda menyarankan para pegiat pendidikan untuk melakukan judicial riview ke Mahkamah Konstitusi (MK). Hal tersebut
FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Undang-Undang Cipta Kerja yang diteken Presiden Joko Widodo (Jokowi) masih memuat kesalahan. Di antaranya, Pasal 5 yang merujuk ke Pasal
FAJAR.CO.ID, MAKASSAR– “Sudah Jatuh tertimpa tangga pula” sepertinya pepatah itu menggambarkan kondisi masyarakat khususnya buruh dan pekerja yang terkena imbas dari diresmikannya UU
FAJAR.CO.ID, JAKARTA– Presiden Jokowi secara resmi telah meneken UU Cipta Kerja pada Senin (2/11). Salinan UU Cipta Kerja setebal 1.187 halaman tersebut telah
FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno menyadari ada kesalahan tulis atau tipo atas Undang-undang Cipta Kerja (Ciptaker) yang sudah dinomori dan
FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi meneken Undang-Undang (UU) Omnibus Law Cipta Kerja. UU tersebut diberi nomor 11 tahun 2020 tentang
FAJAR.CO.ID, JAKARTA– Naskah omnibus law Undang-undang Cipta Kerja kembali menjadi sorotan. Sebabnya, Sekretariat Negara mengubah naskah akhir yang diserahkan oleh DPR kepada Istana
FAJAR.CO.ID, JAKARTA–Anggota Baleg Fraksi PKS, Bukhori Yusuf mengungkapkan bahwa UU Cipta Kerja menyimpan pasal karet di salah satu pasalnya. Temuan ini ia peroleh
FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Pengamat politik dari UIN Bandung, Prof Nanat F Natsir menyarankan Presiden Jokowi untuk melakukan salat istikharah terlebih dahulu sebelum menandatangani
FAJAR.CO.ID, JAKARTA– Langkah Presiden Joko Widodo (Jokowi) bersama DPR membuat Omnibus Law Undang-undang Cipta Kerja terus dipuji oleh pegiat media sosial Denny Siregar.
FAJAR.CO.ID, JAKARTA– Wakil Sekretaris Jenderal MUI, Ustaz Tengku Zulkarnain mempertanyakan keampuhan Undang-Undang Cipta Kerja, yang diklaim pemerintah maupun DPR mampu menarik investor untuk
FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Naskah draf UU Omnibus Law Cipta Kerja kembali berubah. Selain berubah halaman, ada penghilangan pasal dan substansi bab yang diubah.
FAJAR.CO.ID, MAKASSAR– Perubahan halaman Undang-undang Cipta Kerja kembali terjadi setelah DPR mengirim naskah ke Sekretariat Negara (Setneg). Naskah UU Cipta Kerja setebal 812
FAJAR.CO.ID, JAKARTA– Masa pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wapres KH Ma’ruf Amin baru berumur setahun. Namun bagi Ketua Majelis Jaringan Aktivis Pro Demokrasi
FAJAR.CO.ID, JAKARTA– Undang-undang Cipta Kerja kembali mengalami perubahan jumlah halaman usai diserahkan DPR ke pemerintah. Jumlah halaman draf final yang diserahkan DPR ke
FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Teguran Presiden Joko Widodo kepada para pembantunya tentang buruknya komunikasi publik para menteri Kabinet Indonesia Maju soal omnibus law UU
FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Anggota DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera mengeluhkan adanya penghilangan pasal dan perubahan substansi, di naskah