Pilkada di Sultra Masuk Kategori Rawan
Ketua KPU Sultra, Hidayatullah mengaku tidak menggunakan IKP yang dikeluarkan Bawaslu dalam menjalankan kerjanya. Menurutnya, seharusnya semua pihak memandang daerah yang menyelenggarakan pilkada itu sudah pasti rawan. “Pilkada itu adalah konflik dimana di dalamnya ada perebutan kekuasaan. Konfliknya bukan by design tapi by insiden. Konfliknya tidak bisa diduga kapan akan muncul dan apa yang menjadi pemicu, namun pasti tanpa waktu yang ditentukan bisa pecah suatu saat,” jelasnya.
Mantan Ketua KNPI Sultra ini mencontohkan, pada pilkada sebelumnya bahwa Muna Barat masuk dalam daerah yang memiliki tingkat kerawanan tinggi. Hal itu karena Mubar dianggap daerah pemekaran dari Kabupaten Muna yang sebelumnya mengalami gejolak hingga terjadi pemungutan suara ulang sebanyak dua kali.
“Tapi faktanya, justru pilkada di Muna Barat yang penyelenggaraannya sangat baik dan lancar. Justru di Kabupaten Bombana yang tidak diduga, mengalami PSU. Jadi saya rasa daerah yang menyelenggarakan pilkada itu layak dinilai semua memiliki kerawanan,” katanya.
Penilaian daerah menjadi rawan semua menurutnya itu bisa memacu daerah untuk bekerja maksimal dan profesional. “Ini (tingkat kerawanan) harus menjadi perhatian. Jika semua daerah rawan maka penyelenggara, aparat keamanan dan pemerintah bisa bekerja maksimal untuk bisa menjalankan pilkada sesuai dengan apa yang diharapkan,” tuturnya.
Soal integritas penyelenggara, ia pun tidak menepisnya. Namun dirinya sudah menekankan kepada seluruh penyelenggara untuk bertindak profesional dalam menjalankam tugasnya. “Setiap pertemuan sudah kita sampaikan. Namun terkait integritas dan profesionalitas kinerja penyelenggara pasti akan kembali kepada orangnya masing-masing,” tambahnya.
