Pilkada di Sultra Masuk Kategori Rawan
Dengan seperti itu, lanjut Dayat ada beberapa cara yang telah ia tegaskan untuk menjaga ritme kerja penyelenggara di Sultra untuk bisa menjaga integritasnya dan profesionlisme kerjanya. “KPU RI sudah melarang penyelenggara untuk berhubungan langsung dengan politisi. Namun itukan tidak bisa, karena kerja kita berbaur dengan mereka. Seperti pendaftaran dan konsultasi semua itu tidak bisa dihindari. Namun saya juga sudah melarang agar penyelenggara di Sultra tidak duduk ngopi bersama politisi,” ucapnya.
Hal itu diterapkan dari pengalaman yang terjadi di Konawe Selatan. “Hal ini kita lakukan untuk menjaga tras masyarakat. Kita tidak lakukan saja terkadang masyarakat sulit untuk percaya apalagi kita lakukan. Untuk itu juga saya minta kepada masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam mengawasi penyelenggara.
Kalau lihat ada penyelenggara yang ngopi bareng politisi atau masuk tempat hiburan malam segera laporkan kepada kami. Karena kami tidak memiliki mata, telinga, tangan dan kaki 1.000 untuk mengawasi semua penyelenggara. Dan nanti ada yang kedapatan kita akan langsung berikan sanksi pembinaan terhadap penyelenggara tersebut,” tegasnya. (Fajar/KP)
