Lagi, Jokowi Didesak Segera Copot Tjahjo dari Kabinet

Ancaman demokrasi, lanjut dia lagi, kian nyata dengan sepak terjang politisi yang menduduki jabatan Mendagri itu. Badia menilai, jika Presiden Jokowi tidak mengambil tindakan tegas atas persoalan ini, Jokowi bisa-bisa juga dicap memiliki kepentingan politik parsial yang hendak dipaksakan melalui Pilkada Serentak 2018. "Presiden harus segera men­copot Tjahjo. Kalau tidak, kisruh politik bisa terjadi berkepan­jangan dan merusak demokrasi Indonesia," warningnya. Sebelumnya, Mendagri Tjahjo Kumolo menyebutkan, nama Asisten Kapolri Bidang Operasi Irjen M Iriawan sebagai Pejabat Gubernur Jawa Barat dan Kadiv Propam Polri Irjen Martuani Sormin sebagai Pejabat Gubernur Sumatera Utara, telah diusulkan kepada Presiden. Menurutnya, hanya tinggal menunggu surat keputusan presiden (Keppres) untuk mengetahui, apakah usulan tersebut diterima atau tidak. "Sudah diajukan keppresnya. Kan sa­ya mengajukan, enggak boleh mendahului, terserah presiden (disetujui atau tidak-red)," ujar Tjahjo di Jakarta. Dia mengaku, tidak mungkin membohongi presiden dengan menyusupkan agenda tertentu, di balik pengajuan dua nama jenderal tersebut. Apalagi jika disebut demi pemenangan nama pasangan bakal calon tertentu. Politisi PDIP itu menegaskan, usulan semata demi menjaga stabilitas daerah dan mengingat keterbatasan pejabat berstatus eselon I di Kemendagri. "Untuk Jabar dan Sumut itu masa pe­riode kepala daerahnya baru berakhir Juni mendatang. Jadi, Pj juga menjabatnya di bulan tersebut. Sangat tidak mungkin bermain, karena pemungutan suara dilakukan Juni juga," ucapnya. (rakyat merdeka/fajar)

Laman: 1 2 3

Semua