PPK dan PPS Ancam Mogok Kerja, Pilkada Jeneponto Terancam Batal Dilaksanakan
FAJAR.CO.ID, JENEPONTO -- Sejumlah Panitia Penyelenggara Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jeneponto, mengancam akan melakukan aksi mogok kerja. Alhasil, pelaksanaan pilkada di Jeneponto terancam batal.
Bukan tanpa sebab, sebanyak 55 orang PPK 339 orang PPS harus gigit jari lantaran gaji mereka selama dua bulan, sejak Januari hingga Februari belum dibayarkan. Jumlahnya mencapai Rp 1 miliar lebih yang belum dicairkan Pemkab setempat. Akibat belum dibayarkan gajinya, mereka akan melakukan aksi mogok kerja.
Ketua PPK Bangkala, Kasmin mengungkapkan, jika gaji penyelenggara belum dibayarkan sampai minggu depan, maka semua PPK dan PPS akan melakukan aksi mogok kerja. Serta akan melakukan demo besar besaran. Dengan aksi itu juga, kata dia, PPK dan PPS akan melakukan aksi solidritas mengumpulkan koin sebagai simbol ketidak mampuan Pemkab Jeneponto membiayai Pilkada Jeneponto.
“Semua PPK dan PPS se kabupaten Jeneponto akan melakukan aksi mogok kerja, jika pekan depan tidak dibayarkan gaji kami,” ungkap Kasmin. Kami sepertinya pekerja rodi, tapi gaji kami satu rupiah pun belum dibayarkan. Karena Pemkab Jeneponto, tidak punya anggaran untuk membiayai pilkada serentak tahun ini.
“Yang jelas, jika gaji kami belum dibayarkan, kami tidak mau bekerja,”ujarnya.
Beberapa hari lalu, kata Kasmin, Sekretaris KPU Jeneponto Ahmad Basri sudah mempertanyakan sama Bupati. Namun cuma janji-janji akan dicairkan dana hibah Pilkada, namun sampai detik ini belum ada realisasinya, kata Kasmin.
