Rumuskan Materi Khotbah Salat Jumat, Fadli Zon: Bawaslu Keluar dari Tupoksi
Ia mengatakan, berkaca pada Pilkada 2017 di DKI Jakarta, banyak indikasi adanya oknum yang terlibat, namun Bawaslu tidak terdengar suaranya, Sehingga, jangan yang di luar tupoksi diurusi, namun yang menjadi tupoksinya dilewati.
"Kedua, Bawaslu juga tidak memiliki dasar kewenangan mengatur isi ceramah agama. Aapakah para pemuka agama diangkat oleh Bawaslu, Jangankan Bawaslu, Kementerian Agama saja tidak bisa mengatur isi ceramah agama." Imbuhnya.
Fadli Zon menilai, Bawaslu dinilai tidak memiliki legitimasi untuk mengatur hal tersebut. Selain itu, lanjut dia, Bawaslu juga tidak memiliki kapasitas untuk menilai apakah isi ceramah agama itu tepat atau tidak.
"Apalagi kita sangat paham, ceramah agama pasti selalu terkait dengan isu-isu aktual yang sedang berkembang di masyarakat. Pilkada, adalah isu aktual di masyarakat." Jelasnya
"Ketiga, Bawaslu harus lebih peka jika isu agama ini adalah isu sensitif. Jangan membuat kebijakan yang memancing kecurigaan publik." Imbuhnya.
Ia mengatakan, jika benar kebijakan ini diterapkan, apakah bisa Bawaslu adil mengawai seluruh tempat ibadah dari semua agama, jika tidak bisa, kata Fadli Zon, hal ini akan memunculkan kecurigaan di tengah masyarakat.
"Karena itu, saya meminta pengaturan mengenai hal-hal sangat sensitif itu dihentikan. Bawaslu harus kembali kepada tupoksinnya. Jangan abuse of power, dan jangan bertindak di luar tupoksi dan kapasitasnya," tutupnya.
Diberitakan, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI tengah menyusun materi khotbah menjelang masa kampanye pilkada serentak 2018. Bawaslu juga menggandeng Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam merumuskan kurikulum khotbah salat Jumat tersebut. (dal/fajar)
