PBB Dizalimi, Yusril Perlu Tabayyun Ke Presiden
FAJAR.CO.ID, JAKARTA - Tindakan KPU menggagalkan PBB dengan dalih tidak lolos verifikasi, sarat dengan kepentingan politik. Patut diduga ada tangan-tangan jahat dari kekuatan lama yang punya dendam politik kepada Yusril Ihza Mahendra.
Saya tidak yakin KPU bertindak atas arahan dan intervensi Istana, sebab hubungan Yusril dan Jokowi sangat baik. Yang mesti dicurigai adalah kekuatan lama ikut bermain untuk menjegal PBB.
Kalau merujuk pada jejak dan keberadaan PBB di masa 10 tahun kepemimpinan SBY, partai berlambang Bulan Bintang tersebut mengalami tekanan yang luar biasa.
Sangat menjadi aneh bila kini, di era Jokowi, ihwal penghadangan terhadap PBB kembali dihidupkan.
Dari sisi manapun, tampak jelas Jokowi tidak punya kepentingan dan ambisi politik untuk hancurkan PBB.
Jika ihwal intervensi Istana menyebabkan PBB gagal diloloskan, maka pak Yusril perlu tabayyun ke Presiden Jokowi. Agar publik dapat menilai secara jernih dan tidak terjebak fitnah.
Lebih jauh, sudah sangat terang faktor polemik seputar verifikasi KPU Kabupaten Manokwari Selatan adalah kesalahan fatal yang wajib diluruskan. Sebab fakta-fakta yang digulirkan PBB sangat kuat dan harusnya diloloskan.
Namun persoalan kecil itu menjadi hambatan dan tampaknya hanya dapat diselesaikan melalui sikap bijak penguasa dengan mendorong KPU untuk bertindak proporsional.
Kuncinya sepenuhnya ada di meja pak Jokowi, jangan sampai penzaliman PBB berakibat fatal dan memicu masalah yang krusial. Akibatnya yang mengais untung adalah kelompok terkait dan hal itu harus dihindari. (***)
