PDIP Bela Puan, Demokrat: Mereka Banyak yang Tersangkut Korupsi
"Sehingga kalau mau cuci tangan, bantah saja keterangan Setya Novanto dengan fakta-fakta bukan dengan opini. Jika memang Pramono dan Puan tidak terlibat, nyatakan tidak terlibat dengan bukti bukti dan bukan dengan opini," ungkapnya.
Oleh sebab itu, Ferdinand menegaskan, inilah bedanya Demokrat dengan PDIP. Dulu ada kader Demokrat yang terlibat korupsi, justru penyelidikannya didukung oleh partai berlogo bintang mercy ini, dan tidak dilindungi satupun. Karena hukum harus ditegakkan apapun alasannya.
Nah, sekarang berbeda dengan PDIP ketika kadernya disebut terlibat korupsi malah melempar ke pihak lain dan terkesan melindungi kadernya yang diduga terlibat korupsi.
"Sebaiknya PDIP atau Hasto jangan menyiramkan air cuci tangan ke pihak lain, tidak elok dalam pemegakan hukum maupun politik. Hadapi saja permasalahan korupsi yang dituduhkan dengan bukti bukti bukan dengan opini," pungkasnya.
Sebelumnya, terdakwa kasus dugaan korupsi e-KTP, Setya Novanto membeberkan keterlibatan Puan Maharani dan Pramono Anung dalam proyek yang telah merugikan negara sampai triliunan rupiah itu. Keduanya disebut telah menerima masing-masing sebesar USD 500 ribu.
Menanggapi hal itu, Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan, pihaknya membantah mengenai keterlibatan kadernya itu dalam korupsi e-KTP. Sebab, selama 10 tahun pemerintahan presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), partai moncong putih itu berada di luar pemerintahan.
