Usulan Anggaran Dinas PU Naik Rp743 M, DPRD: Harus Tahu Skala Prioritas
FAJAR.CO.ID, MAKASSAR -- Usulan kenaikan anggaran yang diajukan Dinas Pekerjaan Umum (PU) Makassar belum lama ini, menuai sorotan dari Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Makassar.
Sorotan kebijakan umum anggaran dan skala prioritas dan plafon anggaran sementara (KUA-PPAS) itu dikarenakan Dinas Pekerjaan Umum mengusulkan kenaikan anggaran Rp743 miliar, yang sebelumnya di APBD Pokok 2018 hanya sebesar Rp 618 miliar. Begitupun Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (Silpa) yang juga naik.
Anggota Banggar DPRD Makassar, Hamzah Hamid mengatakan, PU memang perlu mendapat sorotan penggunaan anggaran skala prioritas yang ada di Dinas PU Makassar. Sebab dibanding dengan SKPD lainnya penggunaan anggaran di Dinas PU Makassarlah yang terbesar.
“PU harus tahu mana anggaran yang harus diskala prioritaskan, sebab banyak anggaran yang diusulkan Dinas PU tapi tidak memperhitungkan peruntukan wilayah mana yang lebih membutuhkan. Masih ada juga item kegiatan yang belum jalan,” ungkapnya dalam rapat gambaran umum di Gedung DPRD Makassar, pekan lalu.
Diketahui adanya kenaikan sebanyak Rp743 miliar di Dinas PU Makassar, yang dirincikan untuk peruntukan program Rehabilitasi Jalan sebesar Rp123 miliar, Pembangunan sarana dan prasarana air bersih sebesar Rp2,2 miliar, Pembagunan Drainase perkotaan Rp2,1 miliar, Pemeliharaan lampu jalan Rp3 miliar.
Koordinator Badan Anggaran DPRD Makassar, Adi Rasyid Ali, juga menuturkan alasan kenapa Dinas PU menjadi sorotan dewan, dikarenakan hanya Dinas PU yang mengalami penambahan anggaran yang besar di APBD Perubahan 2018. Wajar saja, jika hal itu dipertanyakan dewan menginggat masih banyak pembangunan insfrakstruktur di Makassar yang belum merata, sedangkan program yang diusulkan belum menyentuh program skala prioritas.
