Setelah Digratiskan, Perawatan Jembatan Suramadu Didanai APBN
Dengan perubahan status dari jembatan tol menjadi jembatan biasa, seluruh perawatan-pemeliharaan Suramadu bakal ditanggung APBN. Meski demikian, menurut Jokowi, kebijakan itu tak akan berdampak signifikan pada kekuatan APBN. Apalagi, sebenarnya pendapatan dari tarif tol Suramadu tidak banyak. "Saya pikir pemasukannya mencapai angka triliun. Ternyata tadi saya tanya teman-teman PU (Pekerjaan Umum, Red) hanya Rp 120 miliar. Tiap tahun," katanya.
Jokowi berharap, setelah Suramadu digratiskan, upaya percepatan pembangunan dan investasi di Madura segera dilakukan. Terutama yang membawa dampak signifikan pada penyediaan lapangan kerja. Selain itu, dia menegaskan bahwa pemerintah mendorong percepatan pembangunan infrastruktur.
Dalam kesempatan itu, Jokowi juga menceritakan asal-usul Jembatan Suramadu hingga akhirnya digratiskan. Kebijakan itu dimulai pada 2015. Awalnya, tokoh masyarakat-ulama Madura mengajukan permintaan agar tarif tol Suramadu untuk roda dua dihapus. Setelah melalui perhitungan dan kajian, akhirnya pemerintah mengabulkan permintaan itu.
Namun, kebijakan tersebut tak membawa dampak signifikan. Lalu, pada 2016 ada masukan dari tokoh, ulama, dan kiai agar tarif tol untuk selain roda dua dikurangi. "Akhirnya tarifnya diturunkan 50 persen," katanya.
Ternyata, kebijakan tersebut juga belum memberikan efek positif bagi perkembangan di Madura. "Jadi, kebijakan ini melalui tahapan yang sangat panjang," katanya.
Dia tidak menampik bahwa penggratisan Suramadu juga bisa membawa dampak negatif. Salah satunya adalah sepinya pelabuhan penyeberangan. "Setiap kebijakan ada plus minus. Untuk masalah ini, saya minta Pak Bupati mencari jalan keluar," katanya.