Tak Lagi Dapat Alokasi Anggaran, Nasib KONI Di Ujung Tanduk

FAJAR.CO.ID, MAKASSAR -- Tahun depan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel tidak lagi mengalokasikan anggaran yang bersumber dari dana hibah untuk Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Sulsel. Status KONI pun kini di ujung tanduk dan roda organisasi ini bakal tak lagi bisa bergerak. Ketua KONI Sulsel Ellong Tjandra yang dihubungi, kemarin mengaku belum tahu persoalan ini. “Saya baru dapat informasi itu. Soalnya saya baru datang,” ujarnya. Meski begitu, dia mengaku pasrah jika memang itu sudah menjadi kebijakan Pemprov Sulsel. “Sekiranya anggaran KONI dihapus, kita mau bikin apa, naituji diharap,” cetus Ellong. Namun, dia tetap berharap agar hal itu tidak terjadi. Karena untuk pembinaan dan prestasi olahraga, sejauh ini KONI hanya mengandalkan bantuan dana hibah dari Pemprov Sulsel. Karena jika mengandalkan bantuan dari pihak lain, misalnya swasta, tidak mungkin. “Kalau kita andalkan pihak swasta, tidak bisa karena mereka juga punya orientasi keuntungan. Nantilah kita lihat seperti apa komitmen pemprov untuk pembenaan olahraga di daerah ini,” tandasnya. Addin selaku Sekretaris Umum KONI Sulsel Addin mengungkap hal senada. Dia juga mengaku sejauh ini belum mengetahui persoalan ini. “Namun, memang ada informasi berembus seperti itu,” ungkap Addin, kemarin. Sema seperti Ellong, Addin juga berharap informasi itu tidak benar adanya. Dia percaya pemprov tetap punya perhatian dalam membina olah raga di daerah ini. “Saya berharap tidak seperti itu. Mudah-mudahan tidakji. Mungkin ini masih dalam proses,” imbuhnya. Dia pun enggan berkomentar terlalu jauh lagi terkait persoalan ini. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Sulsel Arwien Azis, membenarkan jika dana hibah untuk KONI Sulsel dihapus pada penganggaran APBD 2019. Namun, bukan berarti tidak ada dana yang disiapkan untuk pembinaan olahraga. Menurut mantan Penjabat Wali Kota Palopo itu, anggaran KONI dialokasikan langsung ke instansi terkait, dalam hal ini Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora). “Jadi dananya diarahkan ke instansi teknis terkait. Sudah tidak ada dalam bentuk dana hibah. Kan bisa di Dispora dalam bentuk kegiatan,” kata Arwien. Kadispora Sulsel Sri Endang Sukarsih, mengiyakan jika alokasi dana untuk KONI masuk dalam draft anggarannya tahun depan. “Memang sudah tidak adami dalam bentuk dana hibah. Dia masuk dalam RKA Dispora,” tutur Sri Endang. Lebih jauh dia mengatakan anggaran untuk KONI di Dispora, nomenklaturnya berbunyi pembinaan kepada cabang olahraga (cabor). Nilainya lebih kecil dibanding tahun ini. Jika tahun lalu, KONI dikucur anggaran sebesar Rp30 miliar, tahun depan turun drastis hingga di bawah 50 persen. “Alokasi anggaran untuk KONI tahun depan sebesar Rp10 miliar,” ungkap Sri Endang. Namun, angka Rp10 miliar itu dianggap cukup ideal. Pasalnya, tahun ini dialokasikan sebesar Rp30 miliar karena memang ada pesta olahraga, yakni Porda yang dilaksanakan di Kabupaten Pinrang. Anggaran yang diperuntukkan bagi Porda sebesar Rp20 miliar. Artinya, hanya Rp10 miliar yang khusus untuk pembinaan cabang olah raga tahun ini. Sama dengan anggaran yang dialokasikan untuk tahun depan. Anggaran yang disiapkan untuk KONI tahun depan sangat jauh dari usulan KONI sebesar Rp70 miliar. Wakil Ketua Komisi E DPRD Sulsel M Rajab, mengamini bila untuk tahun 2019 nanti, KONI tidak lagi mengelola anggaran. Semua anggaran diserahkan ke Dispora Sulsel. “Ada dana sekitar Rp10 miliar lebih itu diserahkan ke Dispora untuk mengelolanya,” ujar Rajab, kemarin. Untuk teknis pengelolaannya, lanjut dia, semua cabang olahraga bisa mengajukan ke Dispora Sulsel. Rajab yang juga legislator Nasdem Sulsel, enggan menanggapi soal apakah ada alasan khusus sehingga Pemprov Sulsel tidak lagi memberikan tanggung jawab anggaran kepada KONI secara langsung. “Tanggung jawab KONI tetap ada. Karena setiap cabang olahraga yang ingin mengajukan anggaran tentu harus sepengetahuan pengurus KONI,” imbuhnya. Hal sama dilontarkan Ketua Komisi E DPRD Sulsel HA Kadir Halid. Menurut legislator Partai Golkar Sulsel ini, semua cabang olahraga langsung mengajukan anggaran di Dispora Sulsel. ”Termasuk KONI juga bisa mengajukan anggaran ke Dispora,” ujarnya. Sudah Tepat Pengambilalihan anggaran tersebut dinilai tepat karena lebih memudahkan dalam hal pengelolaan anggaran pembinaan. Seluruh cabor yang dibawahi KONI Sulsel akan mendapatkan anggaran dari Dispora selaku kuasa pengguna anggaran (KPA). Pascapengalihan anggaran, maka posisi KONI Sulsel hanya bertindak sebagai supervisi jika dibutuhkan. Informasi yang diperoleh BKM (FAJAR group) menyebutkan, pengalihan anggaran dari KONI Sulsel ke Dispora disebabkan oleh sikap KONI yang dinilai tidak transparan dalam pengelolaan anggaran. Selain itu, Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) penggunaan anggaran selama ini kerap dianggap bermasalah. Bahkan, saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi E DPRD Sulsel di gedung DPRD Sulsel beberapa waktu lalu, persoalan ini sempat diungkap sejumlah pengurus cabor. Sekretaris Pengprov PSTI Sulsel Nukhrawi Nawir, menilai pengalihan anggaran dari KONI Sulsel ke Dispora Sulsel sudah tepat. Sehingga anggaran pembinaan bisa menggunakan sistem satu pintu dan semua pengurus cabor sisa berurusan dengan Dispora Sulsel. ”Kami selaku pengurus cabor, jika butuh anggaran tinggal ajukan proposal ke Dispora,” ujar Nukrawi, kemarin. (rhm/bkm/fajar)