Debat Isu Pemerintahan, Jokowi Lanjutkan Reformasi, Prabowo Terbuka Dikritik
FAJAR.CO.ID--Program pemerintahan menjadi salah satu isu dalam debat capres 30 Maret mendatang. Pasangan Jokowi-Ma'ruf berjanji melanjutkan reformasi birokrasi yang sudah dijalani. Sementara itu, Prabowo-Sandi akan memperbaiki kelemahan tata kelola pemerintahan saat ini.
Bagi Jokowi, isu tentang pemerintahan tentu bukan hal yang baru. Sebab, capres petahana itu telah 4,5 tahun memimpin negara. Bahkan, Jokowi pernah menjadi orang nomor satu di level pemerintahan provinsi maupun kota.
"Jokowi dari awal berkomitmen membangun pemerintahan yang good government, transparan, bebas korupsi, dan efektif melayani masyarakat," ujar Maman Imanulhaq, anggota Tim Kampanye Nasional Jokowi-Maruf, kemarin.
Karena itu, program yang disiapkan ke depan adalah melanjutkan sekaligus menyempurnakan apa yang sudah dikerjakan. Misalnya reformasi birokrasi. Maman menjelaskan, program itu akan diimplementasikan melalui pelayanan yang efisien kepada masyarakat. "Mengurangi mata rantai pelayanan yang menyulitkan masyarakat. Dimulai di tiap-tiap kementerian," katanya.
Begitu jua peningkatan kualitas aparatur negara, termasuk sistem maupun kedisiplinan. Jokowi-Ma'ruf juga akan memastikan publik mendapat ruang melakukan pengawasan sekaligus melaporkan penyimpangan di birokrasi.
Adapun Prabowo-Sandi berjanji memperbaiki sejumlah persoalan mendasar yang terjadi di pemerintahan saat ini. Sudirman Said, direktur Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandi, mencontohkan janji Sandiaga Uno saat debat cawapres 17 Maret Lalu. Yakni, birokrasi dan pelayanan yang efisien melalui kartu tanda penduduk elektronik (KTP-el).
