Debat Isu Pemerintahan, Jokowi Lanjutkan Reformasi, Prabowo Terbuka Dikritik
"Tentu butuh waktu. Tapi, sebetulnya bujet yang pernah dialokasikan jauh lebih dari cukup. Lebih dari cukup untuk membuat KTP itu betul-betul berfungsi maksimal," ucapnya.
Menurut Sudirman, program KTP-el memiliki tujuan yang bagus. Namun, dalam pelaksanaannya, pengadaan KTP-el justru memunculkan praktik korupsi. Karena itu, diperlukan pembenahan dari sisi manajemen dan SDM agar KTP-el bisa berfungsi optimal. "Sebetulnya desainnya sudah sangat bagus, ada cip di dalamnya dan memuat seluruh data yang dibutuhkan. Ini tinggal pelaksanaannya diurus oleh orang-orang yang baik, yang amanah. Jangan dikorupsi," ujar mantan menteri ESDM itu.
Juru Bicara BPN Prabowo-Sandi, Viva Yoga Mauladi menambahkan, pemerintahan Prabowo-Sandi juga akan memaksimalkan peran sebagai abdi negara. Dalam arti, siapa pun yang menjabat bersama Prabowo-Sandi harus siap menerima kritik. "Pemerintahan Prabowo-Sandi ke depan adalah yang kuat, bersih, berwibawa, dan bisa dikritik," ungkapnya.
Menurut Viva, jika ada masalah terkait tata kelola pemerintahan, Prabowo-Sandi siap melakukan evaluasi. Bila ada kritik dan koreksi dari masyarakat maupun kelompok intelektual, Prabowo-Sandi akan siap menerima. "Kami tidak akan melakukan intimidasi kepada pengkritik. Esensi pemerintahan itu, selain dari, oleh, dan untuk rakyat, juga harus dimiliki rakyat," tegasnya. (jp)
