Praktik Jual Beli Jabatan Dinilai Jadi Tema Penting Debat Capres
FAJAR.CO.ID--Dalam hitungan hari, tepatnya 30 Maret 2019, Debat Publik Keempat Pilpres 2019 Antarcalon Presiden bertemakan ideologi, pemerintahan, pertahanan dan keamanan, serta hubungan internasional akan digelar.
Salah satu tema yang diusung yaitu terkait pemerintahan. Tema ini harus dimanfaatkan kedua capres untuk memaparkan langkah konkret yang akan diambil dalam memberantas jual beli jabatan, yang diduga kuat masih terjadi di berbagai institusi pemerintahan.
Kasus terakhir adalah terkuaknya kasus jual beli jabatan di lingkungan Kementerian Agama oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Wakil Ketua Komite I DPD RI yang membidangi persoalan pemerintahan, Fahira Idris menekankan, komitmen dan strategi capres memberantas jual beli jabatan menjadi sangat penting.
Jual beli jabatan bukan hanya dijadikan sebagai ladang korupsi, juga memiliki daya rusak yang sangat besar terhadap upaya reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang sudah dirintis pascareformasi.
“Jangan sampai semua sumber daya yang kita keluarkan untuk mereformasi birokrasi selama lebih dua dekade ini, sia-sia oleh praktik jual beli jabatan. Rakyat menanti strategi, gebrakan, dan keberanian capres memberantas jual beli jabatan,” kata Fahira, Rabu (27/3).
Menurut Fahira, jika dicermati, dari sisi kebijakan dan perangkat aturan serta implementasinya, program reformasi birokrasi selama dua dekade terakhir mengalami kemajuan signifikan karena terus menjadi prioritas nasional siapapun presiden yang memimpin.
Penerapan e-goverment, penandatangan pakta integritas, penerapan anggaran berbasis kinerja, pemberian remunerasi, dan penerapan promosi jabatan secara terbuka sudah mulai memperlihatkan dampaknya.
